Lawan Rakyat dan Bela Cukong, Jokowi seperti Menjajah Rakyat Sendiri?
logo

25 Agustus 2018

Lawan Rakyat dan Bela Cukong, Jokowi seperti Menjajah Rakyat Sendiri?

Lawan Rakyat dan Bela Cukong, Jokowi seperti Menjajah Rakyat Sendiri?


Oleh: Eka Gumilar*

Dalam kasus pembakaran hutan dimana Jokowi sebagai salah satu tergugat sudah dinyatakan bersalah dan melawan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya.Tentu harusnya ini menjadi introspeksi kinerja pemerintah agar hal-hal serupa bisa lebih dicegah dan tidak terjadi lagi karena merugikan rakyat dan lingkungan sekitar.

Sikap jokowi yang memilih maju kasasi ke Mahkamah Agung adalah sikap yang kurang bertanggung jawab. Seolah mau mempertegas bahwa "ini bukan salah kami". Pemimpin yang baik tentu harus terdepan memegang tanggungjawab, dan yang memenangkan perkara ini adalah rakyatnya sendiri. Dengan maju kasasi, maka pemerintah sudah pasti berhadapan dengan rakyat sendiri bukan?

Inilah wajah rakyat kita, selalu dikalahkan oleh penguasa dan pemodal (baca:cukong), sudah sepatutnya pemerintah dibawah kendali presiden lebih memihak kepada rakyat dan memenuhi harapan rakyat.

Ketika Rakyat menggugat, disitulah ada masalah yang harus diakui oleh pemerintah sebagai sebuah kelemahan yang harus diperbaiki.

Sudah menjadi opini Publik bahwa dalam banyak hal para cukong selalu diuntungkan dan lebih dibela daripada rakyat kecil yang selalu mudah dikalahkan. Para aparat penegak hukum kita sering mempertontonkan bagaimana mudahnya menggebuk rakyat sendiri tapi mengangguk-angguk pada para konglomerat dan pemodal.

Kita harus  terhormat di negeri sendiri dan melindungi segenap rakyat Indonesia dan pembangunan dilakukan untuk berpihak kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Baru beberapa hari kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-73, jangan sampai rakyat ada yang merasa terjajah di negeri sendiri.

Berikut saya sadur beberapa tulisan terkait :

Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Vonis itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya. 

Gugatan itu dilayangkan sekelompok masyarakat. Mereka menggugat:

1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Menteri Pertanian Republik Indonesia
4.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.Gubernur Kalimantan Tengah
7.Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Lalu mengapa Jokowi juga ikut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum di kasus karhutla Kalteng 2015 silam?

"Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(Vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), di mana Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menjalankan amanat UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya guna mewujudkan cita pendirian bangsa ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," demikian alasan majelis hakim sebagaimana dikutip dari website MA, Rabu (22/8/2018).

Pasal 17 UUD 1945 menyebutkan Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Manteri- menteri Negara dan Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan dalam pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara lebih lanjut disebutkan:

Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Selain itu, Pasal 7 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan: 

Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berikut pertimbangan lengkap majelis terkait peran dan tanggung jawab Jokowi sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum:

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, negara memiliki peran besar untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kerusankan hutan, sehingga Tergugat I (Presiden RI) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap, sehingga peristiwa atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terulang kembali, yang mana sungguh pun Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan telah melakukan tindakan dimaksud, namun dalam kenyataannya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah selalu terulang kembali yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Tergugat I belum secara optimal melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh UU.

Sungguh pun Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Presiden RI dalam melaksanakan tugasnya telah mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Menteri terkait (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) namun dalam kenyataan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitasnya selaku Menteri atau pembantu belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal khususnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya peristiwa kabut asap khususnya di Wilayah Kalimantan Tengah, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU, meskipun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat sebenarnya para Tergugat sudah ada melakukan upaya-uapaya pencegahan dan penanggulangan yang terkait dengan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah.

Namun upaya yang dilakukan para Tergugat Presiden tersebut belum maksimal dan terlihat lamban dan lambatnya kinerja para Tergugat dalam melakukan antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kalimantan Tengah tersebut menyebabkan kabut asap menyebar meluas hingga ke wilayah negara tetangga yaitu wilayah Singapura dan Malaysia, dan telah pula menyebabkan korban meninggal dunia dan warga menderita ISPA serta terganggunya aktivitas masyarakat termasuk terganggunya penerbangan pesawat di wilayah Kalimantan Tengah dan lama kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi dalam rentan waktu yang cukup di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut menurut Majelis, Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang belum dilaksanakan secara maksimal tersebut dan oleh karenanya menurut Majelis terkait dengan penanganan peristiwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah tersebut Tergugat I s/d Tergugat V dapat dikualivisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kinerjanya dalam penanganan kabut asap diwilayah Kalimantan Tengah tersebut lamban dan belum optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang

Oleh sebab itu, Jokowi dkk dihukum untuk membuat sejumlah peraturan guna mencegah kebakaran hutan. Lalu apakah Jokowi dkk melaksanakan perintah pengadilan itu? Ternyata Jokowi dkk memilih belum langsung mematuhinya dan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. Kini kasasi itu masih diperiksa di MA.(Sumber: detiknews, 22 Agustus)

BEBERAPA TANGGAPAN :

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terkait vonis kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah pada 2015 mendapat kritik dari sejumlah aktivis lingkungan. Upaya hukum yang ditempuh Jokowi itu dinilai sebagai langkah pemerintah menghindari tanggung jawab.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WALHI Wahyu A. Pradana menilai langkah Presiden Jokowi tersebut sebagai langkah defensif dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya, Jokowi dan pemerintahannya cukup melaksanakan putusan pengadilan demi kebaikan masyarakat. 

“Saya rasa presiden tak perlu defensif dan melakukan kasasi. Yang perlu dilakukan presiden adalah melakukan semua tuntutan yang ada di putusan, karena semua itu berisi kebijakan guna perbaikan ke masyarakat,” kata Wahyu kepada Tirto, Jumat (24/8/18). 

Wahyu menjelaskan putusan pengadilan yang memvonis Presiden ke-7 Indonesia beserta beberapa jajaran institusi negara lainnya itu bersamaan dengan semakin meluasnya titik api, yang saat ini tak hanya berada di Kalimantan Tengah. 

“Kalimantan Barat itu tertinggi, menurut catatan WALHI dari 1-14 Agustus terdapat 779 titik api panas di sana. Disusul Riau dan daerah Kalimantan lainnya. Dan juga seluruh sekolah di daerah Pontianak diliburkan karena keadaan tidak memungkinkan untuk anak-anak sekolah,” kata Wahyu. 

Saat ini, kata Wahyu, kasus Karhutla di Kalimantan tertutup oleh riuhnya pemberitaan Asian Games 2018 dan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya, masalah Karhutla ini tidak menjadi fokus pemberitaan dan agak tertinggal penanganannya. 

“Fakta-fakta itu yang seharusnya membuat presiden dan beserta jajaran untuk melaksanakan putusan pengadilan. Banyak hal penting yang harus dilakukan sesuai tuntutan putusan: membentuk tim gabungan evaluasi konsesi dan izin, membangun rumah sakit paru, memberikan pelayanan kesehatan gratis, dan lain-lain,” kata Wahyu. 

Wahyu menambahkan, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tak bisa hanya dilakukan secara sporadis, seperti hanya melakukan pemadaman saja. Namun, yang mesti dilakukan pemerintah adalah mengaudit dan mengevaluasi konsesi dan izin perusahaan agar kebakaran tidak terulang lagi. 

Sementara itu, Arie Rompas, salah satu penggugat menilai pemerintah telah abai dalam persoalan tata kelola lahan dan perhutanan, sehingga terjadi kebakaran hutan dan asap yang membikin masyarakat menjadi korban. 

Pemimpin Kampanye Hutan GREENPEACE itu mengatakan, Presiden Jokowi memang memiliki hak melakukan kasasi sesuai prosedural hukum. Namun, seharusnya yang dilakukan Presiden Jokowi adalah menaati putusan pengadilan dan menjamin keselamatan serta kesehatan masyarakat. 

“Harusnya pemerintah bisa menjawab secara substansial, dengan melakukan segala tuntutan putusan. Agar ada upaya konkret. Itu sudah menjadi salah satu pembuktian bahwa pemerintah serius untuk menjamin hak warga yang terkena kabut asap,” kata Arie. 

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gussetya Nanggara. Ia sangat menyayangkan langkah kasasi yang diajukan pemerintah, mengingat semua tuntutan yang ada di dalam putusan merupakan hal-hal yang belum ada dan penting guna perbaikan keadaan masyarakat. 

“Itu semua amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah, diwajibkan oleh perintah pengadilan. Jika presiden mengajukan kasasi dan menang, terus hasilnya bagaimana? Apa lepas tanggung jawab?” kata Soelthon saat dihubungi Tirto, pada Jumat (24/8/18). 

Soelthon menilai keanehan bila Presiden Jokowi bertindak defensif dan tidak memihak ke masyarakat dengan upaya mengajukan kasasi ke MA. “Apa iya presiden takut ada serangan politik? Padahal isu Karhutla ini dari awal sudah bebas dari agenda politis,” kata dia. 

“Saya sangat menyayangkan komentar itu [pengajuan kasasi] muncul dari seorang pemimpin negara,” kata Soelthon. 

Konteks Pernyataan Jokowi

Upaya kasasi ini diungkapkan Jokowi usai silaturahmi dan penyerahan hewan kurban di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/8/2018). “Harus kita hormati, tetapi kan juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya,” kata Jokowi seperti dikutip Antara. 

Pernyataan Jokowi itu merespons putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Kalteng dengan nomor 36/PDT/2017/PT PLK, pada September 2017 yang membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat, yakni Presiden, Menteri KLHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria/ATR, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng. 

Putusan Pengadilan Tinggi Kalteng ini memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya atas gugatan warga negara atau CLS (Citizen Law Suit) masyarakat Kalteng terkait dengan Karhutla pada 2015. 

Perwakilan masyarakat Kalteng yang mengajukan gugatan CLS, di antaranya Arie Rompas, Kartika, Fathurrohman, Afandi, Mariaty dan almarhum Nordin. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan tergugat bersalah atau lalai dalam bencana asap tahun itu. 

Presiden Jokowi seperti dalam keterangan resmi yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan. 

Dalam beberapa tahun belakangan, sejumlah upaya yang telah dilakukan membuat kasus Karhutla semakin berkurang. “Yang paling jelas bahwa kebakaran hutan sekarang ini sudah turun lebih dari 85 persen, turun dibandingkan saat-saat yang lalu,” kata Jokowi. 

Jokowi mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan, seperti upaya penegakan hukum, sistem pengawasan di lapangan, dan keluarnya Peraturan Presiden yang khusus mengatur soal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya melindungi hutan dan masyarakatnya dari dampak karhutla
Sumber  : tirto.id - Sosial Budaya

SIAPA AKTOR PEMBAKARAN HUTAN? Mulai Cukong Sampai Partai Politik Terlibat?

JAKARTA (voa-islam.com) - BBC Indonesia melaporkan hasil penelitian CIFOR (Center for International Forestry Research) tentang fakta dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang keterkaitan 'Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan', seperti diungkapkan oleh Hery Purnomo.

Menurut Hery, kerumitan di lapangan, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

"Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik," kata Herry, Rabu (23/9).

Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk "kejahatan terorganisir". Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa.

Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya. 

Terorganisir

Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 51%-57%, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 2%-14%.

Dalam penelitiannya, Herry menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektar. Namun, lahan dalam kondisi 'siap tanam' atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp11,2 juta per hektar.

Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektar.Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar.

Sebagai perbandingannya, menurut Herry, per hektar lahan yang dibakar biayanya $10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan $200 per hektar.

Penelitian Herry dilakukan di 11 lokasi di empat kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan. Di Riau, ada 60 perkebunan kelapa sawit dan 26 hutan tanaman industri.

Patron politik

Perusahaan atau individu di daerah yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah bisa menemukan patron-patron politik di tingkat lokal.

Herry mencontohkan, "Misalkan ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang punya patron partai politik sangat kuat di kabupaten itu yang berpengaruh ke proses-proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Bisa jadi mereka pendukung kuat dari petahana." Pemain di tingkat menengah atau 'cukong', Herry menemukan, bisa siapa saja.

"Dari oknum pegawai pemerintah, polisi, tentara, peneliti, bisa terlibat, bisa punya sawit sampai ratusan hektar dan dalam proses pengembangan sawitnya bisa (melakukan) pembakaran untuk menyambut musim hujan berikutnya," ujarnya.

Aktor-aktor inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap. Untuk menemukannya, maka penting untuk menelusuri ke mana produk kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan tersebut disalurkan.

Bakar lahan

Terhadap temuan ini, juru bicara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan, ada 2.500 perusahaan kelapa sawit kelas kecil dan menengah, dan total hanya ada 635 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI.

"Yang jadi anggota kita saya yakin tidak ada (yang membakar lahan), karena kita kontrol sampai bawah. Di luar anggota GAPKI, kami tak punya instrumen atau kepentingan, tapi kita mengimbau, mendukung apa yang disampaikan oleh gubernur Kalsel misalnya agar mereka (perusahaan kelapa sawit kecil dan menengah) untuk jadi anggota GAPKI agar kontrolnya lebih gampang," ujarnya.

Namun, Tofan mengakui bahwa mereka belum memiliki metode yang ketat dalam melakukan pengawasan sampai ke bawah. "Tapi GAPKI punya standar, punyarequirement, memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi di pusat, lokal, dan daerah," katanya.

Selain itu, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan PT Langgam Inti Hibrida  yang juga anggota GAPKI sebagai tersangka pembakaran hutan. Edi Saputra, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengatakan bahwa praktik pembakaran lahan memang sudah berlangsung di komunitasnya selama ratusan tahun. Namun praktik itu tak setiap tahun dilakukan, biasanya hanya 5-10 tahun sekali bertepatan dengan masa tanam.

"Kita sudah ratusan tahun membakar, tapi kenapa kita ribut sekarang soal asap, artinya, kenapa itu muncul jadi kebakaran yang dahsyat? Karena semua konsesi itu diberikan kepada korporasi, sehingga lahan jadi mudah terbakar. Lahan korporasi itu kan kering sekali, nggak bisa ditanami padi. Sekarang dibanding dulu, jauh memang, asal tergores saja, ada bintik-bintik api, langsung terbakar lahan itu," katanya.

Namun, sampai sekarang tidak ada tindakan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya kejahatan yang terorganisir oleh berbagai fihak secara terorganisir yang melibatkan kelompok-kelompok yang sangat luas. Sekarang di mana-mana terjadi "disaster" bencana kemanusiaan yang  hebat, akibat kabut dan kebakaran. [***]

Loading...
loading...