GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami adanya dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017. Kabar adanya aliran dana ke Munaslub Golkar itu disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dan tersangka kasus PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih.
"Kami perlu melihat, mengklarifikasi dan memverifikasi ketika ada informasi terkait dengan aliran dana," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
Febri menjelaskan, pihaknya akan menelisik peruntukan uang suap tersebut, untuk kepentingan pribadi atau untuk kegiatan partai politik
. "Tentu perlu kami verifikasi pada sejumlah saksi dan juga pada bukti-bukti yang lain," paparnya.
Kendati demikian, Febri belum mengetahui apakah penyidik akan memanggil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk dimintai keterangan terkait hal ini. "Sejauh ini belum ada informasi terkait dengan jadwal pemeriksaan tersebut nanti," ucapnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membenarkan adanya sebagian uang suap PLTU Riau-1 untuk keperluan Munaslub Partai Golkar pada 2017. "Memang ada duit yang Rp 2 miliar saya terima, sebagian ini kan untuk Munaslub," kata Eni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.
Eni yang juga tersangka penerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo menyebut, tidak semua uang yang diterima sebesar Rp 2 miliar masuk ke partai berlogo pohon beringin itu. "Nggak, nggak. Kalau itu nggak sampai ke sana," jelas Eni.
Mengenai kabar ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan tak ada duit suap proyek PLTU Riau-1 masuk ke Munaslub. Begitu pula spekulasi adanya aliran dari mantan sekjen partainya, Idrus Marham.
"Pak Idrus tentu kami hargai karena beliau secara ksatria mengundurkan diri dari Partai Golkar. Kemudian terhadap dana Partai Golkar dari hasil informasi dan pernyataan Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada. Dan dari ketua panitia penyelenggara tidak ada, dari bendahara Partai Golkar juga tidak ada," ungkap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/8).
Tak hanya itu, partainya pun mengaku siap untuk dilakukan audit oleh KPK. "Iya (audit aliran dana), makasih," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan eks Mensos Idrus Marham.
KPK meduga, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni menerima suap. Idrus dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Kotjo.
Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018. Dari uang Rp 4 miliar itu, disebut-sebut sebesar Rp 2 miliar mengalir ke Partai Golkar untuk pembiayaan Munaslub yang diselenggarakan pada 19-20 Desember 2017.
Eni sendiri diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, dari Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kotjo sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni. [jpc]