GELORA.CO - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan meragukan integritas Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia dua priode menyusul kegagapannya menghadapi ancaman dari Ma’ruf Amin.
"Pemimpin lembaga tinggi negara harus memiliki integritas, berbicara sesuai ucapan. Jadi, kalau A, ya A; kalau B, ya B," kata Heri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/08/2018).
Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mengatakan pemilihan calon wakil presiden pendamping Jokowi pada detik-detik diwarnai ancaman dari PBNU atas arahan Ma'ruf Amin, sehingga Ketum MUI itu yang terpilih.
Terkait dengan apa yang terjadi pada Mahfud MD, Heri mengatakan hal itu merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, ia menyarankan supaya keputusan cawapres harusnya diputuskan sendiri oleh presiden.
"Sebaiknya presiden sendiri yang menentukan bukan dipengaruhi oleh orang lain," kata Heri.
Selain itu, Koalisi Indonesia Kerja pimpinan PDIP juga dipengaruhi oleh enam anggota partai koalisi sehingga kedepannya pembagian kekuasaan juga bukan ditentukan oleh presiden melainkan ditentukan dari koalisi partai.
"Karena di sini presiden ini dipengaruhi oleh enam partai koalisi sehingga kedepannya bisa terjadi pembagian kekuasaan yang lebih besar untuk mereka bahkan dari segi ekonomi," ujarnya.
Heri pun mengapresiasi keterbukaan Mahfud MD dalam membongkar penentuan cawapres. Ia mengatakan hak prioritas presiden harusnya tidak ditekan oleh beberapa koalisi partai.
"Presiden lebih baik tidak tersandera oleh beberapa koalisi presiden. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan kalau terkesan diatur seperti ini, kami meragukan kedepannya kebijakannya akan seperti apa," pungkasnya.
Mahfud MD menceritakan pembatalan dirinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi, batalnya pencalonannya sebagai cawapres karena ancaman bahwa NU tidak akan bertanggung jawab secara moral terhadap pemerintahan Jokowi jika cawapres bukan dari kader NU.
Mahfud mengetahui hal itu dari pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pada pertemuan itu Cak imin memberi tahunya bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin yang menyampaikan ancaman jika NU bakal 'lepas tangan' jika kader NU tak menjadi cawapres Jokowi. Oleh Ketum PBNU Said Agil Siradj, Mahfud tidak disebut sebagai kader NU karena tidak memegang jabatan struktural. [rimanews]