Ijtimak Ulama Ditolak MUI Sulsel, GNPF-U Singgung soal Ma'ruf Amin

Ijtimak Ulama Ditolak MUI Sulsel, GNPF-U Singgung soal Ma'ruf Amin

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Ijtimak Ulama ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Menanggapi penolakan itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menyinggung perihal isu politik Ma'ruf Amin.

"Kalau bicara ulama terlibat politik, dari MUI sendiri masih ada harap-harap cemas Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin jadi wapres. Ma'ruf Amin ulama juga," kata Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak, kepada detikcom, Kamis (2/8/2018).

Yusuf mendengar kabar soal isu politik Ma'ruf Amin menjadi satu kandidat cawapres yang potensial untuk mendampingi Joko Widodo di 2019. Bila MUI Sulawesi Selatan menolak Ijtimak Ulama dengan alasan ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik, maka GNPF Ulama tidak setuju dengan alasan itu.

"Namun nggak apa-apa, itu hak MUI Sulawesi Selatan. Nggak masalah," kata Yusuf.

GNPF Ulama memilih tidak menyalahkan atau menyayangkan penolakan dari pihak MUI, melainkan justru mengapresiasi MUI yang dinilainya juga berpijak pada sikap politik tertentu.

"Kita juga harus mengapresiasi seperti Ketua Umum MUI Pusat (Ma'ruf Amin) yang sampai hari ini selalu digandeng oleh pemerintah sekarang," ujar Yusuf.

Yusuf justru menekankan pentingnya ulama untuk masuk dunia politik. Bila perlu ulama menjadi presiden, kalau tidak bisa menjadi presiden maka minimal menjadi wakil presiden. Dengan demikian, ulama bisa turut mengawal kepemimpinan di Indonesia. Itulah yang diupayakan Ijtimak Ulama. MUI dipersilakannya untuk memberi nasihat kepada pihak Ijtimak Ulama bila ada hal perlu diperbaiki.

"Kalau ada yang salah dari Ijtimak Ulama, monggo kami diberi nasihat," kata Yusuf.

Sebagaimana diketahui, Ijtimak Ulama merekomendasikan nama Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden. Ijtimak Ulama juga merekomendasikan Ustaz Abdul Somad dan politisi PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres untuk Prabowo. MUI Sulsel menolak rekomendasi itu dengan alasan ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik pilpres.

"Ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik itu (pilres). Hal ini karena ulama adalah payung umat dan harus menjaga kerukunan," kata Sekretaris MUI Sulsel, HM Renreng saat berbincang dengan detikcom. [detik]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita