GELORA.CO - Partai Gerindra akan melaporkan menteri-menteri yang mengiringi Joko Widodo (Jokowi) mendaftar Pilpres 2019 di KPU. Menurut Gerindra, menteri-menteri itu telah melanggar aturan.
"Kami akan melaporkan menteri-menteri ke Bawaslu, yang hadir di KPU dan Gedung Joang karena sudah menggunakan fasilitas negara untuk mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/8/2018).
Poyuono, yang memanggil Jokowi dengan sebutan 'Kangmas Joko Widodo', mengatakan para menteri Kabinet Kerja itu berpotensi menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kampanye terselubung. Dia menyebut salah satu menteri, yakni Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, sebagai pihak yang melanggar aturan dan disarankan mundur dari jabatannya.
"Seperti salah satunya Pratikno, yang jelas-jelas ingin jadi pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, sebaiknya mundur saja karena melanggar peraturan sebagai pejabat negara yang ikut mendukung," katanya.
Poyuono mengatakan menteri-menteri itu sebagai antek Jokowi yang unjuk kekuatan dengan mengantar Jokowi ke KPU dan hadir di Gedung Joang '45. Dia mendesak Badan Pengawas Pemilu mengawasi mereka.
"Bawaslu harus sudah mulai super-intensif untuk mengawasi para antek Kangmas Joko Widodo agar tidak menggunakan kekuasaannya untuk kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas dan dana negara yang seharusnya tidak untuk kampanye pilpres," katanya.
KPU juga dituntutnya agar mengawasi anggaran kementerian yang berpotensi diselewengkan untuk kepentingan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebagaimana diberitakan, menteri yang ikut mengantar Jokowi di antaranya Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, serta Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.
Hadir juga Menteri Perindustrian yang juga sebagai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Pratikno menegaskan para pejabat itu datang sebagai pribadi.
"Ada beberapa menteri benar. Tapi kapasitasnya sebagai individu. Ini aku saja nggak pakai pin (pin menteri)," ujar Pratikno saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/8/2018). [dtk]