GELORA.CO - Sekelompok massa ormas menggelar aksi, menolak kehadiran Wakil Ketua Umum FPI (Front Pembela Islam) Habib Ja'far Shodiq yang ingin menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) FPI di Kota Tarakan, Kaltara.
Massa ormas menggelar aksi demontrasi di Bandara Juwata Tarakan, Sabtu (14/7).Ketua Kordinator Aksi, Markus mengungkapkan, aksi penolakan kedatangan perwakilan FPI pusat karena track record (rekam jejak) FPI yang dinilai kerap kali melakukan aksi sweeping yang sangat meresahkan masyarakat.
“Saya rasa, tidak ada yang melarang suatu ormas jika tujuan ormas itu memang jelas untuk kebaikan. Namun karena adanya rekam jejak ini, masyarakat menolak masuknya ormas FPI ke Tarakan karena beberapa sikap mereka di berbagai wilayah yang melukai hati pemeluk agama lain. Karena itu yang kita inginkan, Tarakan dan Kaltara harus tetap damai. Dengan begitu, kita akan tetap hidup harmonis,” ungkap Markus.
Selain itu, Markus menerangkan aksi ini bukanlah tindakan yang membenci suatu agama. Namun aksi tersebut hanya ditujukan kepada sebuah ormas yang selalu membawa nama agama dalam setiap aksinya yang dianggap meresahkan.
“Intinya kita menolak hadirnya FPI di Tarakan dan meminta perwakilannya yang datang dari Jakarta kembali ke daerahnya. Tujuannya, kita tidak mau di Tarakan terjadi lagi gesekan antar umat beragama, suku dan bangsa,” tegasnya.
Menurut dia, kondisi Tarakan sejauh ini sudah aman dan kondusif antar umat beragama dan suku. Baginya, kehadiran ormas yang berkedok pembela agama sudah tidak diperlukan lagi di Kota Tarakan.
Dia khawatir, dengan masuknya ormas berkedok pembela agama dikhawatirkan, ormas tersebut akan berpotensi menimbulkan gesekan antarpemeluk agama.
“Apalagi yang mau dibela, di Tarakan ini kita hidup rukun dan berdampingan kok. Tidak ada agama yang tertindas di sini (Tarakan,Red.). Jangan sampai karena kehadiran sebuah ormas malah dapat merusak kerukunan masyarakat Kota Tarakan. Maka dari itu, aksi ini sebagai bentuk ketidakinginan kita terhadap munculnya persoalan-persoalan baru di Tarakan. Semua itu kita lakukan agar keamanan dan kedamaian di Tarakan bisa terjaga dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan tiga orang perwakilan FPI pusat yang baru tiba di Tarakan sekitar pukul 08.00 Wita, tidak dapat keluar dari Bandara Juwata Tarakan karena disambut dengan aksi demo yang menolak kehadiran FPI.
Sementara itu, Wakapolres Kota Tarakan Kompol Riski mengungkapkan, kehadiran petinggi FPI tersebut dikarenakan adanya agenda Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan FPI di Kota Tarakan, hari ini.
"Ada 3 petinggi FPI yang datang. Itu yang membuat sejak pagi adanya aksi penolakan di sini. Kita harus melakukan tindakan dengan cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," tukasnya.
Riski menambahkan, setelah dilakukan mediasi, ketiga petinggi FPI yang datang ke Tarakan akhirnya dapat mengerti dan kembali bertolak ke Jakarta menggunakan maskapai Lion Air, sekira pukul 11.00 Wita, kemarin.
Dia menerangkan, semua pihak akan tetap berjaga hingga massa aksi membubarkan diri. Hal tersebut dikarenakan, pihaknya mengkhawatirkan adanya ketidaknyamanan pengunjung bandara.
"Ketiga petinggi FPI telah diterbangkan kembali ke Jakarta. Dan demi kenyamanan pengunjung bandara kita akan tetap melakukan penjagaan hingga massa membubarkan diri," tutupnya.
Menanggapi adanya aksi penolakan itu, Juru Bicara FPI pusat, Slamet Maarif angkat bicara setelah mendapat kabar adanya aksi penolakan tersebut. Dia menyayangkan, adanya aksi demonstrasi yang dilakukan ormas yang ada di Kaltara menolak perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI untuk menghadiri Musda FPI di Tarakan. Menurutnya, hal ini bukan pertama kalinya pengurus FPI ditolak kedatangannya di suatu daerah.
“Kejadian ini (Penolakan,Red) terulang lagi. Intoleransi dalam berbangsa dan bernegara masih saja terjadi termasuk di Kaltara. Di mana kebebasan berserikat sesuai amanat undang-undang?” tuturnya.
Tidak hanya itu, dia menegaskan, akan mengambil langkah hukum atas penolakan itu. Menurutnya, area bandara harus steril dari orang yang tidak berkepentingan, termasuk aksi demonstrasi. Dia juga menyayangkan, instansi baik dari pemerintah, kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya melakukan pembiaran aksi demonstrasi di area steril.
“Ini pembiaran dari semua pihak dengan seenaknya saja ada aksi seperti itu (demonstrasi,Red.). Padahal aturan bandara kan sudah sangat jelas. Anehnya, yang selama ini teriak pancasila ke mana semua? Kita menuntut kepolisian agar peraturan bandara harus ditindak lanjuti dan harus diproses. Teman-teman dari lawyer akan mengambil sikap besok (Hari ini,Red.),” tegasnya.
Terkait agenda Musda FPI di Tarakan yang tertunda, DPP FPI akan kembali mengagendakan langkah selanjutnya sambil melihat kondisi kedepannya. Dirinya belum dapat memastikan, Musda akan tetap dilakukan di Kaltara nantinya.
“Yang jelas kita tunda dulu (Musda,Red.) sambil menunggu hasil rapat DPP. Kalau kondusif kita lakukan di Kaltara, ya tetap di daerah. Tapi kalau tidak, kita lakukan di Jakarta,” tutupnya.[jpnn]