GELORA.CO - Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyindir Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @LawanPoLitikJKW,Ferdinand membatah pernyataan Ali Ngabalin soal kursi di pemerintahan.
Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa partainya tidak hanya memikirkan soal bagi-bagi kursi, melainkan menginginkan rakyat agar sejahtera.
"Maaf ya bro @NgabalinAli , kami Demokrat tdk hanya mikirin tentang bagi bagi kursi. rakyat ini diurus, disejahterakan bukan di eksploitasi demi bayar utang yang menggunung karena ambisi semu presiden," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, Ali Ngabalin memberikan tanggapan terkait pernyataan SBY ketika jumpa pers usai bertemu Prabowo Subianto, Selasa (24/7/2018).
Saat itu, SBY mengatakan jika dirinya mengaku sulit untuk membangun kesepakatan dengan Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Ali Ngabalin mengungkapkan bahwa selama ini komunikasi antara pihak Partai Demokrat dan kubu Jokowi telah terjalin dan sudah membuahkan kesepakatan.
Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, pertemuan antara SBY dan Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta telah menghasilkan lima buah kesepakatan.
Kedua tokoh itu menitikberatkan kesamaan visi dan misi bersama untuk membangun koalisi pada Pilpres 2019.
SBY, selaku tuan rumah, menjabarkan panjang lebar soal kesepakatannnya itu dalam jumpa pers sesuai pertemuan 1,5 jam.
Berikut lima poin kesepakatan itu:
1. Bidang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY mengungkapkan dirinya dan Prabowo menyoroti soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dan infrastruktur, situasi moneter, kebijakan pajak, situasi dan beban Pertamina. Dalam bidang ekonomi, kedua tokoh sepakat agar rakyat tidak terbebani tetapi tetap bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha.
2. Bidang Hukum dan keadilan. SBY mengungkapkan rakyat saat ini membutuhkan hukum yang adil dan bebas intervensi.
3. Bidang politik dan demokrasi. SBY dan Prabowo membahas soal kebebasan berbicara, netralitas aparat, kebebasan pers, hingga penertiban hoaks. Kedua tokoh mendukung penertiban hoaks, namun tetap diakukan proporsional dan adil.
4. Sikap anti kapitalisme dan persatuan bangsa dan kerukunan sosial. Isu ini pun dibahas antara Prabowo dan SBY. Mereka sepakat menolak radikalisme dan ekstremisme tidak bisa dibiarkan. Namun, kedua parpol menolak Islamophobia.
5. Terkait ideologi dan dasar negara. SBY dan Prabowo sepakat untuk tetap berpegangan pada Pancasila dan UUD 1945. Kedua tokoh menolak dan mencegah upaya untuk menghadirkan paham lain di negara ini.
SBY mengungkapkan dengan adanya kesepakatan lima isu sebagai dasar visi dan misi ini, kedua partai akan kembali bertemu untuk membahas lebih detil.
Demokrat dan Gerindra juga membentuk tim teknis untuk membenah kelima isu itu lebih dalam.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada SBY dan mengaku akan membangun pertemuan lebih intensif.
Ketua Umum Gerindra itu juga menyebut bahwa dirinya sudah meminta izin kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bertemu dengan SBY.
"Kami memiliki chemistry yang sangat baik, karena kami sepaham dalam melihat kondisi bangsa, intinya kami akan melakukan pertemuan-pertemuan teknis menuju koalisi, saya menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan PKS dan PAN, dan saya mendapat pesan dari partai-partai lain bahwa mereka menyambut baik pertemuan saya dengan pak SBY," ujarnya yang disambut tepuk tangan dari kedua kader partai itu.
Saat ditanya soal kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan Jokowi, SBY mengaku ada banyak hambatan.
"Saya bersilaturahmi dengan Jokowi selama 1 tahun, tapi saya menyadari banyak rintangan dan hambatan dalam menuju koalisi, tidak perlu saya sampaikan secara detail, koalisi akan terbangun jika iklimnya baik, adanya kesediaan untuk berkoalisi, muncul kepercayaan dan respect," ujar SBY.
Tak membahas soal cawapres
SBY mengaku dalam pertemuan tersebut tidak membahas soal cawapres yang akan diusung.
Namun, ketika mendapatkan pertanyaan dari awak media, SBY mengatakan posisi cawapres bukanlah harga mati.
"Saya tidak membicarakan cawapres saat ini, setiap partai politik pasti menginginkan kadernya untuk menjadi capres atau cawapres, tapi bagi saya posisi cawapres bukanlah harga mati" ujarnya.
Pernyataan SBY tersebut disambut Prabowo dengan sebuah penegasan soal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya tegaskan bahwa SBY tidak meminta AHY menjadi cawapres, tapi yang saya butuhkan adalah orang yang memiliki kapabilitas dan mampu berkomunikasi dengan pemuda, jika dalam pertemuan dengan partai PAN dan PKS, nama AHY adalah nama yang dibicarakan maka saya katakan why not? Jadi intinya tidak ada harga mati soal cawapres, niat kami adalah memberikan yang terbaik untuk rakyat," ujar Prabowo.[tribun]