GELORA.CO - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyebut pengambilalihan 51% PT Freeport Indonesia (PTFI) hanya pencitraan. Sebab, pengambilalihan saham tersebut belum terjadi.
"Kita sudah tahulah itu mengenai HoA (head of agreement), tadi yang baru baru deklarasi politik sebetulnya itu, tapi bukan ikatan hukum bisnis yang mengikat tapi slogan-slogannya luar biasa. Seperti baru pemerintahan Jokowi-lah, setelah 50 tahun ke Ibu Pertiwi, kita sekarang miliki 51 % dan semua gombal-gombal lain," kata dia di DPR RI Jakarta, Kamis (26/7/2018).
"Ini penyesatan pencitraan yang menurut saya agak keterluan," sambungnya.
Dia mengatakan, pengambilalihan saham itu terjadi apabila sudah ada rapat umum pemegang saham. Kemudian, sudah ada transaksi pembelian saham.
"Kita tahu kalau 51% balik ke Indonesia berarti ada RUPS ini dialihkan ke sini, sudah ada pembayarannya, ada nota akta notarisnya ini tidak ada semua. Tipu bin tipulah," ujarnya.
Dia melanjutkan, pemerintah sendiri seharusnya dengan mudah mengambil 51% saham Freeport. Caranya, dengan menunggu masa kontrak karya habis.
"Untuk memperoleh 51% saham nggak usah cara begini, ya tunggu aja, pemerintah pasif saja tahun 2021 siapa yang akan gerak, pasti Freeport akan kalang kabut, saham pasti hancur pasti akan 0, pasti dia akan kacau. Jadi nggak usah berbuat apa-apa aja dulu. Freeport pasti akan minta tolong bagaimana gaji, PHK, dan sebagainya," jelasnya.
Dia juga bilang, pemerintah tak perlu takut menolak memperpanjang masa kontrak ini. Dia bilang, kalaupun dibawa arbitrase dan kalah, pemerintah justru bisa menguasai 100%.
"Karena logikanya, pasti PTFI membawa katanya ke arbitrase, dibikin mitos baru, kalau masuk arbitrase kalah, ya coba kita kalau kalah bukan US$ 3,85 miliar tapi bayar US$ 6 miliar ya nggak apa-apa. Kalaupun kita kalah tapi kalau bayar US$ 6 miliar kita 100%, Freeport juga pergi. Pergi malah nggak direcokin lagi," ungkapnya.
[dtk]