Pengamat Nilai Rekomendasi KASN ke DKI Sarat Muatan Politik
logo

28 Juli 2018

Pengamat Nilai Rekomendasi KASN ke DKI Sarat Muatan Politik

Pengamat Nilai Rekomendasi KASN ke DKI Sarat Muatan Politik


GELORA.CO - Sosiolog Universitas Ibnu Chaldun Profesor Musni Umar menanggapi langkah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mengeluarkan surat rekomendasi terkait pemberhentian pejabat di lingkungan Pemprov DKI

Musni menganggap rekomendasi KASN kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan aneh dan terkesan tidak adil.

“Dasar hukumnya itu apa mereka mengeluarkan rekomendasi? Apalagi Anies sudah 9 bulan menjabat saat melakukan perombakan, artinya sangat wajar karena tentu (Anies) melihat kinerja pejabat terkait,” ucap Musni saat dihubungi, Sabtu (28/7/2018).

Musni menilai, ketidakadilan KASN nampak dari langkah pasif KASN saat Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkuasa.

Bahkan, Musni mengungkapkan, KASN juga diam saat Djarot yang hanya menjabat selama beberapa bulan melakukan pencopotan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

“Kenapa gak ada respon (saat Ahok memberhentikan pejabat)? Bahkan, Djarot saat mengganti pejabat KASN juga diam saja. Jadi, bagi saya (rekomendasi KASN ke Anies) mengada-ada dan tidak ada keadilan,” ungkapnya.

Apalagi, Musni juga menilai rekomendasi yang dikeluarkan KASN melalui sebuah rilis yang disebar secara masif ditengarai sarat unsur politik.

Padahal, Musni menganggap rekomendasi itu cukup dilakukan dengan bersurat resmi kepada Pemprov DKI.

“Saya kira ini langkah politik, apalagi mohon maaf bapak-bapak (di KASN) merupakan pensiunan yang mudah dijadikan alat. Dugaan saya begitu, apalagi merekomendasikan pemberhentian Gubernur oleh Presiden ini tidak masuk akal,” tambahnya.

Meski demikian, Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menyarankan agar ke depan lembaga-lembaga negara bersikap netral dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menyarankan kepada Pemerintah untuk mereview lembaga-lembaga yang tidak lagi berkompeten.

“Saya berharap supaya lembaga yang ada bersikap netral dan adil, kedua, lembaga-lbaga yang hanya menghabiskan anggaran dan tidak memberikan sumbangsih pada pembangunan agar direview,” sarannya. [tsc]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...