GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi situasi politik jelang pemilu. Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi pernyataan Jokowi tersebut.
Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, adanya perbedaan pendapaat dengan Jokowi adalah hal yang biasa. Jangan dianggap setiap komentar yang berseberangan malah ingin membuat situasi di tengah masyarakat menjadi panas.
"Kalau ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah kewajaran. Jadi kalau ada anak bangsa berkomentar lain, ya bukan berarti ngompor-ngompori, mungkin benar komentarnya itu tinggal direspons saja sama pemerintah," kata Yandri saat berbincang dengan detikcom, Minggu (15/7/2018).
"Jadi kalau ada komentar yang berseberangan jangan dianggap ngomporin," imbuhnya.
Yandri menilai, sebaiknya Jokowi menanggapi perbedaan pendapat yang ada sebagai sebuah masukan bagi pemerintah. Perbedaa pendapat adalah hal yang wajar di dalam sebuah negara demokrasi.
"Itu biasa dalam demokrasi, sebagai kontrol dalam hal yang pelru dikritisi atau dievaluasi. Tidak ada masalah kalau ada yang berbeda pendapat. Saya yakin rakyat sudah sangat cerdas dan dewasa dan tidak akan mudah terpancing dengan perbedaan pendapat," jelasnya.
Hal ini, kata Yandri, terbukti saat pelaksaan Pilkada Serentak 2018 yang digelar beberapa pekan lalu. Dia menilai, perbedaan pilihan sangat terasa di tengah masyarakat, namun tidak sampai terjadi kericuhan.
"Terbukti di pilkada kerasnya luar biasa di lapangan, tapi rakyat tidak sampai adu fisik, tidak sampai rusuh. Kalau pun ada yang berbeda dengan Pak Jokowi atau pemerintah jangan dianggap kompor, justru bagi republik ini hal itu dibutuhkan. Karena perbedaan pendapat itu adalah kekayaan demokrasi kita. Tinggal rakyat mau percaya yang mana," katanya.
Meski demikian, Yandri menegaskan, dalam mengemukan pendapat, terutama yang berbeda pandangan dengan pemerintah harus dikuatkan dengan data dan fakta yang akurat.
"Tentu, perbedaan pendapat itu bukan asal ngomong, harus punya data dan fakta dan baik disampaikan ke publik agar rakyat tercerahkan. Jadi itu kita anggap kekayaan hasanah demokrasi," katanya.
Sementara itu, terkait dengan pernyataan Ketua DPP Gokar Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut ditujukan untuk politikus senior, Yandri tidak sepakat. Yandri menilai sebaiknya tidak ada dikotomi antara politikus senior dan junior.
"Kalaupun itu politisi senior, politisi junior, saya kira tidak setuju kalau dikotomi seperti itu. Jadi kalau ada anak bangsa yang menyatakan pernyataan yang berbeda dengan pemrintah, dengan Pak Jokowi, anggap saja itu sebagai masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun, dan tidak perlu risau. Jadi biar rakyat yang menilai," jelasnya.
[dtk]