GELORA.CO - Ketua Majlis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban berkomentar terkait permohonan Polrimengajukan tambahan anggaran dana ke DPR RI.
Komentar itu disampaikan M.S Kaban melalui akun Twitter @hmskaban, Senin (9/7/2018).
Menurut MS Kaban, tambahan anggaran dana yang diminta Polrisebanyak Rp 44 triliun itu dahsyat.
Ia menganggap teroris seperti membuka lapangan kerja baru.
Mantan menteri kehutanan ini juga membandingkan permintaan Polri tersebut dengan tambahan hutang luar negeri Indonesia sebesar 300 juta US dolar untuk pariwisata.
Kaban menambahkan ada yang tidak beres karena jumlah teroris begitu besar, sehingga perlu ditanyakan apakah wisatawan mau berkunjung.
"Permohonan POLRI pada DPR RI anggaran untuk brantas terorism 44Triliun,dahsyat,fantastic,amazing, teroris membuka lapangan kerja baru,sementara tambahan hutang luar negeri 300 jt US dolar untuk Pariwisata,jumlah teroris begitu besar apa wisatawan mau visit Indonesia?sepertinya ada yang gak beres?,"tulis M.S Kaban.
Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengungkap alasan dibalik pengajuan penambahan dana pada anggaran Polri tahun 2019 mendatang, Rabu (6/6/2018).
Diketahui, Polri mengajukan penambahan dana sebesar Rp 44,4 triliun untuk tahun anggaran 2019.
Sementara saat ini, anggaran Polri sendiri sebesar Rp 76,9 triliun.
Setyo menjelaskan permintaan penambahan anggaran itu disebabkan banyaknya kebutuhan Polri, seperti pemberantasan terorisme dan pembentukan Satgas Antiteror.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, lanjut dia, juga telah menginstruksikan agar dibentuk Satuan Tugas Antiteror di tiap kepolisian daerah (Polda).
Sehingga, pembentukan Satgas di 34 Polda itu membutuhkan suntikan dana lebih.
"Jadi begini. Satgas dulu ada di setiap polda. Kemudian kita ciutkan, kalau tidak salah 2011 atau 2012 menjadi hanya 16 daerah (Polda) saja yang memiliki satgas," ujar Setyo, ditemui usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2018 di Silang Monas, Jakarta Pusat.
Ia mengatakan Satgas Antiteror memang perlu dibentuk di seluruh Polda, lantaran tingginya kerawanan dan ancaman terorisme.
Maka tak salah menurutnya, apabila Kapolri meminta Densus 88 membina Satgas Antiteror di daerah-daerah.
"Jadi Satgas Antiteror di daerah ini binaan Densus 88, tapi mereka berada di Polda masing-masing, personelnya juga masing-masing," ungkapnya.
Selain itu, jenderal bintang dua ini menyebut penambahan anggaran dipergunakan pula untuk belanja pegawai, kebutuhan operasional Polri, dan biaya kenaikan tunjangan anggota.
Adapun, Setyo mengatakan Korps Bhayangkara membutuhkan belanja dan pembaruan perangkat IT, yang terus berkembang setiap enam bulan.
"Tunjangan kerja kita kan juga naik, diumumkan Pak Presiden 70 persen. Yang sekarang 53 persen. Kan lebih banyak lagi memerlukan biaya," kata mantan Wakabaintelkam Polri ini.
"IT ini kan kadang-kadang enam bulan sudah berubah, sudah out of date. Nah kita memerlukan peralatan yang canggih untuk penyidikan, investigasi yang scientific," tandasnya.[tribun]