Koalisi Gerindra, PAN, PKS, PBB, Dan Demokrat Patut Didukung Untuk Cegah Pemilu Curang
logo

25 Juli 2018

Koalisi Gerindra, PAN, PKS, PBB, Dan Demokrat Patut Didukung Untuk Cegah Pemilu Curang

Koalisi Gerindra, PAN, PKS, PBB, Dan Demokrat Patut Didukung Untuk Cegah Pemilu Curang


GELORA.CO - Untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, perlu peringatan dini untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan.

Oleh karena itu, Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) mendorong perlunya partai-partai politik di luar pemerintahan Jokowi berkoalisi sehingga terjadi check and balances.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak mengatakan, rencana koalisi Gerindra, PKS, PAN, PBB dengan Partai Demokrat adalah upaya mencegah kecurangan Pilpres sekaligus membersihkan demokrasi dari virus.

"Koalisi ini merupakan harapan mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Kita ketahui bersama baru-baru ini ditemukan 1,2 juta data pemilih yang invalid di DKI Jakarta. Temuan ini sangat menciderai demokrasi kita dan potensi kecurangan membayangi Pileg dan Pilpres 2019," tutur Bastian, Rabu (25/7).

Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan presiden selama dua periode, lanjut dia, pasti paham betul potensi kecurangan tersebut. Sebelumnya SBY pernah berkicau di akun twitternya terkait disusupinya BIN dan alat negara lainnya oleh agen politik.

"Signal ini bukan hanya untuk Pilkada akan tetapi juga buat Pilpres dan Pileg kita. Apalagi persoalan e-KTP sebagai syarat untuk memilih dipenuhi ketidakjelasan, ada daftar pemilih yang tidak mempunyai NIK dan KK," ujar Bastian.

Geprindo, lanjut dia, menduga ada upaya terencana dan terorganisir untuk mencurangi Pemilu 2019. Bila pemerintah tidak mampu membenahi invalidnya data pemilih maka akan muncul dugaan kuat bahwa kecurangan dilakukan pemerintah.

"Ini bukan hal sepele sehingga upaya koalisi Gerindra dan Demokrat untuk mencegah kecurangan itu patut didukung," ujarnya.

Bastian juga menghimbau rakyat Indonesia untuk sama-sama memeriksa data pemilih yang dikeluarkan KPU maupun KPUD.

"Bila ditemukan data invalid segera laporkan pada pihak yang berwenang," pungkasnya. [rmol]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...