logo

20 Juli 2018

Indra J Piliang: Pak Jokowi Didemo Wajar, Sekarang Giliran Bro Anies Didemo Ya Wajar

Indra J Piliang: Pak Jokowi Didemo Wajar, Sekarang Giliran Bro Anies Didemo Ya Wajar


GELORA.CO - Politikus Partai Golkar memberikan tanggapan terkait demo bagi orang berkuasa dan tidak berkuasa.

Tanggapan tersebut diberikan Indra J Piliang, melalui akun Twitter miliknya, @IndraJPiliang, Jumat (20/7/2018).

Indra menuliskan jika yang bisa didemo adalah orang yang saat ini memiliki kekuasaan.

Ia mencontohkan seperti Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan yang wajar didemo karena mereka sedang berkuasa.

Sedang tokoh lainnya, seperti Prabowo, Habib Rizieq dan Ahok bukan orang yang wajar untuk didemo.

Hal ini disebabkan karena mereka tidak dalam posisi sedang memerintah.

"Yang bisa didemo itu yang berkuasa. Pak Jokowi didemo, wajar. Sekarang giliran Bro Anies didemo. Ya wajar. Yang ndak wajar itu mendemo Pak Prabowo atau Habib Rizieq. Atau Ahok. Lha wong tidak dalam posisi sedang memerintah," tulis Indra.

Tweet tersebut mendapatkan komentar dari netizen, @rafara_14yang mengatakan tahun kemarin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah didemo walaupun tidak memiliki kekuasaan.

"Tapi koq bisa ya taon kemarin Pak @SBYudhoyono di demo," tulis netizen @rafara_14.


Menanggapi tweet itu, Indra pun mengatakan jika dirinya juga ikut memprotes demo tersebut.

"Kan saya ikut protes?," jawab Indra.

Sebelumnya, diberitakan dari Kompas.com, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny Kabur Harman mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan rumah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukanlah aksi biasa.

Sebab, lanjut dia, SBY tidak berada di dalam pemerintahan.

"Tidak masuk akal mahasiswa yang dikenal berbangsa melakukan demonstrasi ke seseorang yang tidak lagi berkuasa," kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Benny menduga, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak senang dengan SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Demokrat.

Menurut Benny, pernyataan SBY di Twitter dan konferensi pers merupakan kewajiban SBY sebagai ketua umum untuk memberikan penjelasan kepada kadernya melalui media sosial dan televisi.

Namun, lanjut dia, pernyataan SBY telah disalahartikan seolah tidak mendukung pemerintah.

"Partai Demokrat sejak awal posisi penyeimbang. Partai Demokrat tentu tidak tinggal diam. Sebagai Ketua Umum, beliau punya kewajiban menyampaikan apa yang jadi harapan dan Demokrat jelas mendukung pemerintahan," ucap Benny.

Melalui akun Twitter pribadinya, SBY mengungkapkan adanya unjuk rasa pada Senin (6/2/2017).

"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," ucap SBY melalui akun @SBYudhoyono.

SBY menegaskan bahwa dalam undang-undang, tak dibolehkan ada unjuk rasa di rumah pribadi.

Polisi juga tidak pernah memberitahunya mengenai unjuk rasa ini.

"Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*," tulisnya.

SBY bertanya kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian apakah ia tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*".

Aksi demonstrasi di depan rumah SBY itu sendiri berakhir setelah dibubarkan oleh kepolisian.[tribun]

Loading...
loading...