GELORA.CO - Partai Gerindra menilai dokumen rahasia yang dirilis lembaga Arsip Keamanan Nasional AS (NSA) sebagai hal yang tidak penting.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra bahkan menyebut rilis yang mengungkap dugaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan Kopassus menghilangkan paksa sejumlah aktivis sebagai dokumen sampah.
“Itu sampahlah, itu (dokumen NSA) dokumen sampah, itu enggak penting,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).
Menurutnya, isu itu adalah isu lama yang terus kembali diulang menjelang Pilpres 2019. Apalagi, Prabowo yang menjadi target rilis dokumen rahasia NSA itu, akan menjadi calon presiden.
“Ya jadi ini isu yang sudah didaur ulang berkali-kali, bertahun-tahun setiap pemilu, jadi saya katakan itu hanyalah dokumen sampah,” tegasnya.
Dalam dokumen rahasia yang dirilis NSA, Prabowo disebut memberi perintah penghilangan paksa aktivis pada tahun 1998.
Catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta tertanggal 7 Mei 1998 yang dirilis mengungkap mengenai nasib aktivis yang hilang secara tiba-tiba.
Berdasarkan hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa, nama Prabowo Subianto muncul dan disebut berperan dalam penghilangan itu.
Mahasiswa itu mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus yang masih dikendalikan Prabowo.
Disebutkan juga, penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto.[rmol]