Elektabilitas Prabowo Subianto Dan Upaya Mencari Cawapres
logo

19 Juli 2018

Elektabilitas Prabowo Subianto Dan Upaya Mencari Cawapres

Elektabilitas Prabowo Subianto Dan Upaya Mencari Cawapres


GELORA.CO - ELEKTABILITAS Prabowo Subianto yang masih tertinggal jauh dari Joko Widodo tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan percuma bagi Prabowo menantang kembali mantan rivalnya.

Elektabilitas dalam timbangan survei yang diukur sebelum ada penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) bukan determinan. Sebab, dalam survei yang demikian, sebagian angka elektabilitas seorang calon masih hinggap di calon yang lainnya.

Ketika nama capres-cawapres sudah dipastikan, maka pada saat itulah angka elektabilitas yang tersebar di sejumlah calon yang gagal diusung akan beralih ke calon yang akan benar-benar bertanding.

Tetapi elektabilitas pasca penetapan calon pun masih belum menjadi jaminan. Elektabilitas Jokowi dan Anies Baswedan saat Pilkada Jakarta 2012 dan 2017 menurut survei berada di bawah lawannya. Tapi faktanya merekalah yang menjadi juaranya.

Jadi, mengukur peluang pencalonan dan peluang kemenangan Prabowo hari ini hanya dengan melihat elektabilitas hasil survei adalah kalkulasi yang simplifikatif.

"Presidential Effect" Pemilu Serentak

Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak. Di dalam Pemilu yang menyatukan pemilihan anggota leslatif (pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), pemilih cenderung memberikan perhatian lebih pada pertarungan pilpres yang menentukan pucuk pimpinan eksekutif nasional, ketimbang pileg.

Sehingga, dalam praktik memilih, masyarakat sebagai pemilik suara memiliki kecenderungan untuk mencoblos partai politik yang mengusung capres-cawapres pilihan mereka. Lebih spesifik lagi, parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres-lah yang akan cenderung dicoblos oleh pemilih.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dalam pembentukan koalisi parpol sekarang ini setiap partai politik berusaha keras memasukkan kadernya sebagai capres atau cawapres.

Sebab, dengan menempatkan tokohnya sebagai capres atau cawapres, parpol berharap dapat memetik manfaat elektoral dari perilaku pemilih yang demikian, untuk memperbanyak perolehan suara pileg dan kursi di legislatif.

Jika parpol hanya menjadi pengusung dan tidak mendapatkan jatah capres atau cawapres, maka tentu saja mereka akan kehilangan kesempatan untuk lebih banyak meraup suara pileg dan mendudukan wakil-wakilnya di lembaga DPR dan DPRD.

Nah, dalam konteks itulah pengusulan Prabowo sebagai capres oleh Partai Gerindra menemukan argumentasinya. Jika Prabowo hanya menjadi 'king maker' dan menyerahkan posisi capres kepada tokoh dari parpol lain atau tokoh dari non parpol, maka Gerindra jelas akan sangat merugi. 'Presidential effect' yang saya jelaskan tadi tidak bisa mereka petik.

Jadi, pencalonan Prabowo oleh Gerindra menurut saya tidak akan berubah. Adalah tindakan bunuh diri jika Gerindra nekat mengistirahatkan Prabowo. 

Kecuali, misalnya, tokoh eksternal yang akan hendak dijadikan sebagai pengganti Prabowo sebagai capres, dipersyaratkan untuk terlebih dahulu menjadi anggota Gerindra. Sebab, di internal Gerindra belum ada tokoh lain yang potensial menjadi capres, selain Prabowo.

Tetapi Gerindra juga perlu berhitung jika ingin menggantikan Prabowo dengan tokoh yang lain. Sebab kalau kalkulasi Gerindra sampai meleset, yang ada nantinya alih-alih bisa menang, prosentase suara Prabowo di pilpres sebelumnya malah bisa menciut.

Peluang Aher, Zulhas, dan AHY Dampingi Prabowo

Pada bagian yang lain, jika ingin menang atas Jokowi di pertarungan kedua nanti, dalam menentukan figur cawapresnya Prabowo juga harus betul-betul berhati-hati. Jangan hanya karena berharap PKS, PAN, dan atau Partai Demokrat menjadi teman koalisi, lalu terjebak pada opsi cawapresnya harus dari salah satu parpol itu.

Keinginan parpol calon koalisi Gerindra untuk menempatkan kadernya sebagai pendamping Prabowo memang sangat beralasan karena adanya faktor 'presidential effect' yang saya sebutkan diatas, tetapi parpol-parpol itu menurut saya juga perlu melihat target yang lebih besar dari pembentukan koalisi. 

Koalisi itu mau mereka bentuk hanya sekedar untuk "ikut" pilpres atau mau "menang" pilpres?.

Kalau sekedar mau ikut pilpres, maka nama Ahmad Heryawan (Aher), Zulfikifli Hasan (Zulhas), dan atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebetulnya bisa dengan mudah diputuskan lewat cara undian, misalnya. Sohibul Iman, Zulhas, dan SBY cukup 'gambreng' bertiga, selesai urusan.

Tetapi kalau target koalisi ingin menang, maka masing-masing parpol menurut saya perlu jujur dalam menakar kans dari masing-masing jagoannya.

Saya sendiri menilai kalau Aher yang dipilih Prabowo, saya ragu pasangan itu nantinya bisa meraih suara yang signifikan. Tetapi saya tidak meragukan ketokohan Aher. Dia sosok cerdas yang punya segudang prestasi.

Tetapi perlu dingat, Pilpres itu lingkupnya nasional. Aher belum cukup dikenal oleh masyarakat di pelosok negeri. Namanya besar dalam cakupan yang terbatas. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat, misalnya, nama Aher sangat tersohor.

Etinisitas Aher yang berasal dari Suku Sunda juga menjadi alasan lain dari keraguan saya. Sebab, suka-tidak suka, mau-tidak mau, harus dipahami bahwa latar belakang suku seorang kandidat seringkali menjadi preferensi pemilih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih.

Populasi pemilih dari Suku Sunda diluar Pulau Jawa, tidak sebesar orang Jawa, misalnya. Sebaran pemilih yang terbatas itulah yang berpotensi mempersempit perluasan jangkauan suara pasangan Prabowo-Aher di luar Pulau Jawa.

Seandainya saja Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Indonesia berada di luar Pulau Jawa, maka dengan segala prestasi yang dimilikinya saya berani mengatakan: Aher pantas dinomorsatukan. Bahkan tidak mustahil dia menjadi rebutan. Kalau cuma sekelas TGB saja sih, lewatlah.

Adapun peluang Zulhas untuk mendamping Prabowo tampaknya masih di bawah dari Aher dan AHY. Hal itu boleh jadi ada kaitannya dengan telah diberikannya posisi cawapres kepada Hatta Rajasa yang berasal PAN saat mendampingi Prabowo di pilpres 2014.

Jadi mungkin ada semacam kesepakatan atau fatsun yang terbangun diantara Gerindra, PKS, dan PAN untuk tidak memberikan lagi posisi cawapres kepada kader PAN kembali karena ada semacam skema pergiliran.

Selain daripada itu, saya melihat PAN sendiri seperti 'ogah-ogahan' atau tidak terlalu serius untuk mengusung Zulhas sebagai cawapres Prabowo. Hal itu bisa dilihat dari inkonsistensi PAN dalam menyorongkan nama figur capres atau cawapresnya.

Satu hari partai berlambang matahari terbit itu menyebut nama Zulhas, kapan waktu yang muncul nama Amien Rais. Bahkan dari mulut Zulhas sendiri justru terlontar nama Anies Baswedan. 

Untuk AHY, jika Prabowo sudah tidak mampu lagi membendung permintaan posisi cawapres dari teman koalisinya, maka di dalam keterpaksaannya itu Prabowo dapat saja mengandalkan tokoh baru dari Partai Demokrat tersebut.

AHY bisa diandalkan Prabowo untuk mengambil suara dari pemilih pemula yang cenderung menyukai figur muda yang relatif segenerasi dengan mereka. Jumlah pemilih pemula di Pilpres nanti kan jumlahnya cukup lumayan.

Walaupun sama-sama berlatar belakang militer, tetapi jika koalisi sepakat mengusung Prabowo-AHY, maka di dalam kampanye nantinya dapat saja sosok AHY tidak ditonjolkan sebagai seorang mantan tentara, tetapi lebih dicitrakan sebagai tokoh muda yang punya kemampuan memimpin bangsa.

Pamor SBY yang masih melekat di benak masyarakat dapat menjadi penambah stamina bagi koalisi Prabowo-AHY. Di pilpres 2014 lalu kan SBY masih mengambil sikap netral. Walaupun sebagian besar pengurus Demokrat mendukung Prabowo, tetapi jika dulu SBY ikut turun tangan, maka hasil pilpres mungkin saja berbeda.

Jadi kalau parpol koalisi jadi membungkus Prabowo-AHY sebagai cawapres-cawapres yang akan bertempur melawan petahana, maka keikutsertaan SBY untuk mengkampanyekan pasangan itu nantinya dapat menjadi bonus esktra. 

Peluang Tokoh Lain Sebagai Cawapres Prabowo 

Selain kandidat dari internal koalisi, maka untuk mencapai target "menang", dan bukan sekedar "ikut" pilpres tadi, Gerindra, PKS, PAN, serta Demokrat, saya kira juga perlu melihat potensi kemenangan yang lebih terbuka jika cawapres Prabowo berasal dari luar luar parpol tersebut.

Nama Anies Baswedan saya kira cukup menjanjikan untuk bisa menambah suara Prabowo. Perlu diingat, sebelum penetapan nama capres-cawapres pada Pilpres 2014, nama Anies Baswedan bertengger di posisi ketiga sebagai tokoh yang paling dinginkan masyarakat menjadi capres.

Saat itu nama Anies yang kadang bertukar tempat dengan Mahfud MD untuk posisi ketiga dan keempat, persis berada di bawah nama Jokowi dan Prabowo.

Artinya, sejak 2014 pun nama Anies sebetulnya sudah menguat. Apalagi jika ditambahkan dengan popularitas yang diraihnya pascamenang di Pilkada Jakarta. Nama Anies semakin dikenal dan mendapat perhatian yang lebih luas lagi dari masyarakat Indonesia.

Jika dipersandingkan antara Prabowo-Aher, Prabowo-Zulhas, atau Prabowo-AHY, saya cenderung memprediksi pasangan Prabowo-Anies lebih berpeluang mendulang suara lebih banyak.

Selain daripada itu, sebagai mantan 'orang dalam' Jokowi di Pilpres 2014, Anies paham benar seluk-beluk dan strategi Jokowi dan parpol pendukungnya. Dengan bekalnya itu dia dapat merumuskan strategi yang lebih jitu untuk mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019 nanti. 

Tetapi untuk menunjuk Anies sebagai pendamping Prabowo memang tidak mudah. Parpol koalisi Gerindra tentu tidak mudah setuju. Lagi-lagi ini terkait dengan faktor 'presidential effect' yang saya uraikan di atas.

Jadi semua berpulang pada Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Mereka sekedar mau "ikut" pilpres atau mau "menang" pilpres. [***]

Said Salahudin
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)[rmol]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...