GELORA.CO - Ahli hukum tata negara dan pengamat politik, Refly Harun, turut berkomentar masalah kampanye yang beredar di sebagian kalangan masyarakat, Rabu (27/6/2018).
Kampanye tersebut menghimbau agar masyarakat mau menerima uang sebagai bentuk 'sogokan', namun tetap tidak memilih orang yang memberikan uang tersebut.
Menurut Refly, hal tersebut tidak lah mendidik masyarakat.
Dirinya mengatakan jika fenomena tersebut menunjukkan lemahnya undang-undang di negeri ini bahwa pelaku politik uang tidak bisa langsung didiskualifikasi.
Ia juga khawatir jika fenomena ini akan berlanjut pada Pemilu 2019 yang akan datang.
Berikut cuitan Refly Harun yang dikutip Tribunwow.com dari @ReflyHZ:
"Kampanye ambil uangnya jangan pilih orangnya itu tidak mendidik. Itu menunjukkan lemahnya undang2 kita, bhw pelaku politik uang tidak bisa langsung didiskualifikasi dengan cara yang sederhana dan efektif. Fenomena ini akan berlanjut pada Pemilu 2019."
Politik uang merupakan satu di anatara bentuk pelanggaran kampanye.
Dikutip dari Wikipedia, politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.
Sehingga, bisa dikatakan sebagai pembelian hak seseorang dengan menggunakan uang atau barang.
Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.
Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.
Hadiah 5 Juta Bagi Warga yang Laporkan Politik Uang
Sementara dikutip dari Kompas.com, sebagian warga Kota Baubau yang tergabung dalam Forum Koalisi Masyarakat Sipil Anti Politik Uang, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, memberikan hadiah sayembara kepada warga yang melaporkan praktik money politics jelang pencoblosan Pilkada Baubau.
Hadiah sayembara yang diberikan kepada warga pun tidak sedikit, yakni Rp 5 juta setiap laporan politik uang yang diberikan warga.
“Kita sudah capek, pemilihan pilkada, semuanya pakai duit. Hampir semua yang terpilih itu karena uang, bukan karena kapabilitas, sehingga banyak kepala daerah kita ditangkap, kita berangkat dari keprihatinan itu, maka kami buat itu sayembara,” kata fungsionaris Forum Koalisi Masyarakat Sipil Anti Politik Uang Kota Baubau, Muhamad Zainal Arifin.
Anggota forum koalisi tersebut juga telah membagi-bagikan brosur sayembara kepada warga yang melintas di tepi jalan.
Bahkan brosur sayembara juga ditempelkan di pagar rumah milik warga.[tn]