www.gelora.co - Menanggapi akun Twitter kadernya yang kenasuspend, Partai Demokrat menilai pemerintahan Presiden Jokowi 'bertelinga tipis' dalam menanggapi kritik, tak seperti pemerintahan Presiden SBY, yang lebih menghargai kebebasan berekspresi. PDIP menilai penggunaan kebebasan memiliki aturan demi stabilitas negara.
"Menurutku ya nggak apa-apa, kan menjaga stabilitas negara. Kalau kemudian negara melepas tangan kemudian menjadi destruktif, itu kan tidak benar," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Kamis (14/6/2018).
Menurut Eva, dewasa ini akun-akun yang anti-Jokowi cenderung menyampaikan ujaran kebencian, bukan kritik yang sehat. Terlebih lagi ada hoax dan adu domba yang bisa beredar. Tentu ini perlu dikendalikan. Soalnya penyebaran informasi via media sosial sudah terbukti bisa memengaruhi politik, seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia.
"Apalagi ini situasi tahun politik. Menurutku pencegahan lebih bagus daripada menimbulkan ongkos politik yang mahal," kata Eva.
Khusus soal suspend terhadap akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, tentu itu adalah tindakan yang diambil oleh Twitter. Pemerintahan Jokowi bukanlah pihak yang tepat untuk dipersalahkan.
"Itu kan yang melakukan suspend adalah Twitter. Janganlah apa-apa yang disalahkan pemerintah," kata Eva.
Meski demikian, segala platform media sosial tentu harus menghargai kedaulatan Indonesia. Termasuk, Twitter juga tak boleh seenaknya sendiri beroperasi tapi merugikan Indonesia.
"Jangan lepas tangan. Kita harus tunjukkan soverignty (berdaulat) kita," kata Eva.
Eva membandingkan gaya PDIP saat menjadi oposisi pada era pemerintahan Presiden SBY dengan gaya partai-partai 'oposisi' era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, gaya PDIP lebih sopan ketimbang gaya partai-partai oposisi sekarang.
"Zaman SBY itu sopan-sopan oposisinya. Nggak ada yang di luar batas. Kalau sekarang ngomongnya ngawur, gambar wajah orang bahkan dijadikan monyet," kata Eva.
Demokrasi selalu memerlukan sistem supaya tidak rusak. Bila pemerintahan SBY dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi saat ini, sistem penjagaan dilakukan terhadap paham-paham yang melawan negara. Itu bukan berarti pemerintahan Jokowi 'bertelinga tipis' atau kelewat sensitif terhadap ekspresi orang-orang.
"SBY is the best! Termasuk soal pembiaran terhadap HTI. Sekarang kita cuci piring soal HTI, karena pahamnya sudah masuk ke kampus-kampus hingga kementerian," kata dia.
"Dulu saking nggak punya aturannya, HTI dibiarkan. Kan lebih bahaya," tandas Eva.
Sebagaimana diketahui, akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kena suspend Twitter. PD lalu membandingkan pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.
"Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6).
Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.
"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara, Kamis (14/6). [dtk]