www.gelora.co - KOMANDAN Satuan Tugas Bersama (Kogasma) pemenangan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kritik terhadap peran politik TNI dan Polri.
Menurut AHY --sebutan Agus Harimurti Yudhoyono-- anggota TNI dan Polri yang akan terjun di dunia politik dan pemerintahan, maka harus keluar dari kesatuannya.
"Jika ingin berpolitik, keluar dari TNI. Jika ingin di TNI jangan berpolitik," ujar AHY dalam sebuah video yang diunggah di akun instagram ibunya, Ani Yudhoyono.
AHY telah mencontohkan dirinya keluar dari TNI saat masih berpangkat mayor.
Dia memilih dunia politik dan pemerintahan dengan ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
"Keluarnya saya, AHY, dari institusi TNI adalah wujud komitmen dan konsistensi seorang perwira terhadap semangat reformasi TNI," ujar AHY dalam video tersebut Selasa (19/6/2018).
Menurut AHY, kebijakan mundur dari institusi TNI jika ingin terjun ke dunia politik dan pemerintahan hendaknya juga berlaku bagi anggota Polri.
"Kita berharap, ini juga berlaku bagi seluruh aparat Polri. Ini bukanlah kecaman terhadap pemerintah. Ini otokritik bagi kita semua. Rakyat Indonesia," ujar AHY.
Tidak jelas kepada siapa pernyataan itu ditujukan.
Tetapi, Senin (18/6/2018) mantan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol M Iriawan atau bisa dikenal Iwan Bule dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Artinya video berisi pernyataan AHY itu dilontarkan satu hari setelah pelantikan Iwan Bule.
Iwan Bule masih menjabat sebagai perwira tinggi Polri dan belum pensiun serta belum mengundurkan diri.
Pengangkatan anggota polisi menjadi penjabat gubernur itu menuai kritik sejumlah pihak, terutama dari kalangan politisi karena dinilai bertentangan dengan UU Kepolisian.
Di akhir video AHY, muncul tulisan sebagai berikut: "Kita jaga bersama netralitas TNI/Polri dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019."
Simak video lengkapnya di bawah ini.
Iwan Bula Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat
Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, meski dipenuhi sorotan dan kritik bahkan sempat saling bantah antarpejabat, akhirnya M Iriawan tetap dilantik menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat.
Pelantikan itu dilakukan menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat yang akan dilaksanakan beberapa waktu kemudian.
Sejumlah kalangan menilai, penetapan pejabat kepolisian aktif sebagai Gubernur Jawa Barat bisa mencederai proses demokrasi yang dibangun di Indonesia.
Namun, M Iriawan alias Iwan Bule, yang sebelumnya melejit kariernya di dunia kepolisian memang sosok yang banyak menghiasi media massa, media online, media sosial.
Kiprahnya sebagai petugas kepolisian yang paling terkenal adalah di saat dirinya berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nasrudin Banjaran alias Nasrudin Zulkarnaen, yang tewas ditembak.
Kasus itu membuat karier Iriawan pun melejit dan dipilih menjadi Kapolda DKI Jakarta.
Sebelum kemudian, dia dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat.
Fenomena ini mengingatkan pada fenomena di masa Orde Baru di mana pejabat-pejabat kepala daerah banyak diisi oleh kalangan militer, yang mengacu pada Dwifungsi ABRI.
Sebagian kalangan bahkan menganggap, hal ini tidak lain merupakan Dwifungsi Polri.
Setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Barat yang dipegang oleh Ahmad Herwayan, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Komjen Pol M Iriawan sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat.
Pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat berlangsung pada pukul 10 pagi.
Pelantikan dihadiri oleh para pejabat negara dan hampir seluruh Anggota DPRD Jawa Barat.
Sebagaimana diunggah dalam video Kompas TV, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Pilkada Jawa Barat sendiri diikuti oleh sejumlah kandidat termasuk kandidat dari kepolisian yaitu Anton Charliyan yang berpasangan dengan TB Hasanuddin.
Selain itu, Pilkada Jawa Barat juga diikuti tiga kandidat lainnya.
TB Hasanuddin dan Anton Charliyan adalah pasangan yang diusung PDIP.
Ridwan Kamil dan Uu diusung oleh koalisi sejumlah partai politik seperti PPP, PKB, Partai Hanura.
Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi diusung Partai Demokrat, Partai Golkar.
Sudradjat dan Akhmad Syaikhu diusung oleh Partai Gerindra dan PKS.
[tn]