GELORA.CO - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dipolisikan Forum Komunikasi Relawan Jokowi terkait pernyataan soal penghimpunan dana kampanye oleh Presiden Joko Widodo. Apa kata Fahri?
"Saya tidak lagi berbicara tentang pribadi Presiden. Saya sedang menanggapi fundrising system dan dikaitkan political financing. Jadi teori yang saya ungkapkan itu relatif complicated dan mungkin tidak gampang dipahami," ujar Fahri kepada wartawan, Selasa (26/6/2018).
Fahri mengaku tak menyoroti secara khusus Jokowi saat berbicara sistem penghimpunan dana kampanye. Fahri hanya bicara soal peluang biaya kampanye calon presiden yang diambil alih negara.
"Yang saya katakan adalah apabila pembiayaan politik itu kepada kandidat presiden itu tidak diambil alih oleh negara, maka nanti akan datang orang-orang yang menawarkan bantuan kepada kandidat," jelas Fahri.
"Dan tentunya yang akan diberi fasilitas paling banyak adalah mereka yang sedang berkuasa. Karena yang sedang berkuasa itu punya tanda tangan, punya kewenangan, yang semua itu akhirnya bisa menyebabkan munculnya korupsi politik," tambah dia.
"Karena itu, saya mengusulkan pembiayaan pilpres yang diambil alih oleh negara dan dibikin jelas supaya jangan ada penyimpangan di lapangan," ujarnya.
Sebelumnya, Fahri mengatakan di sejumlah media, Jokowi sebagai capres petahana melakukan penghimpunan dana dengan mengumpulkan fee. Uang ini dinilai Fahri berasal dari beberapa pengusaha melalui berbagai proyek infrastruktur yang diluncurkan Jokowi.
"Kami dari Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jatim melaporkan Bapak Fahri Hamzah ke Polda Jatim atas pernyataannya di media-media online yang terkait dengan perbuatannya menuduh Presiden Jokowi mengumpulkan dana untuk persiapan capres melalui dugaan fee-fee proyek infrastruktur yang sekarang dilaksanakan, seperti tol," ujar salah satu relawan, Purwadi, setelah melapor di SPKT Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (26/6). [dtk]