AHY Lihat Sendiri Banyak Tenaga Kerja Asing Di Kendari, Apanya Yang Direvolusi Mental?

AHY Lihat Sendiri Banyak Tenaga Kerja Asing Di Kendari, Apanya Yang Direvolusi Mental?

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Isu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat langsung banyaknya TKA yang bekerja di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Baru-baru ini saya pulang dari Kendari, dan saya melihat sendiri betapa banyak TKA bekerja di sana," kata AHY dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/6).

AHY menyebut keberadaan TKA tak lepas dari Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo, baru-baru ini.

Deputi Humas dan Media Kogasma, Putu Supadma Rudana menambahkan agar masalah ini jadi perhatian dan segera dicarikan solusi.

"Sudah saatnya kita berpolitik mendengarkan suara rakyat bukan suara untuk membagi-bagi kekuasaan, perhatikanlah problem aktual masyarakat Indonesia. Apa yang disampaikan AHY benar, janganlah kebutuhan bangsa Indonesia saat ini tertutup oleh pemberitaan Pilpres 2019," ujar Putu.

Pada Sabtu (9/6) kemarin, AHY berorasi dengan mengangkat tema "Dengarkan Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center, Jakarta. AHY menyoroti sejumlah isu antara lain daya beli menurun, lapangan pekerjaan, tenaga kerja asing, terorisme hingga revolusi mental.

Putu menguraikan bahwa AHY mempertanyakan revolusi mental yang gencar disuarakan pada pilpres 2014 lau. Namun pada kenyataannya, program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi justru tidak berjalan baik seiring gencarnya pembangunan infrastruktur.

"Apanya yang direvolusi kalau masih banyak pengangguran dan kemiskinan. Jangan melulu infrastruktur, lapangan pekerjaan juga harus diperbanyak. Sopir tenaga kerja asing digaji Rp 15 juta sedangkan sopir lokal hanya dapat Rp 5 juta, dimana rasa keadilan itu? Kalau begini apanya yang direvolusi? Mendapatkan upah di negeri sendiri saja lebih rendah dari TKA," kata Putu yang juga Wasekjen Demokrat mengutip hasil investigasi Ombudsman RI tahun 2017. [rmol]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA