www.gelora.co - Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Jokowi bertanggung jawab sekaligus berkewajiban melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia, baik yang menolak maupun yang mendukung gerakan ganti presiden.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solusi UI (Solidartitas Muslim Alumni UI), Sabrun Jamil, menanggapi terkait kasus yang terjadi pada acara car free day (CFD) hari Minggu, 29 April lalu.
Menurut dia, apabila dalam suatu tempat terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik, pemerintahan Jokowi harusnya membuat skat sehingga satu sama lain tidak bertemu. Sehingga, tidak ada satu anggota masyarakat pun yang terluka apalagi jatuh korban.
"Sudah seharusnya Presiden melalui aparat keamanan menjaga dan memisahkan dua kelompok masyarakat tersebut sehingga tidak terjadi gesekan atau konflik fisik," kata Sabrun Jamil, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (3/5) malam.
Bukan sebaliknya, membiarkan dua kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik ini dipertemukan atau malah kelompok masyarakat yang satu dilindungi yang satu dibiarkan.
"Presiden jangan hanya melindungi satu kelompok masyarakat, terutama yang mendukung dirinya. Jangan ada pilih kasih dalam melindungi rakyat," tegas Sabrun Jamil.
Ia juga meminta aparat kepolisian bersikap profesional dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dia berharap penegak hukum tidak masuk atau tidak terpengaruh dalam sandiwara atau skenario yang dibuat kelompok tertentu.
"Kami berharap pihak aparat keamanan bersikap profesional dan independen bukan mengikuti skenario kelompok-kelompok tertentu yang sedang dekat dengan penguasa," tegas Sabrun Jamil.
Apalagi bila kelompok masyarakat tersebut melakukan fitnah kepada kelompok yang berbeda pandangan dan pilihan politiknya dengan tuduhan melakukan tindakan pelecehan.
"Padahal dari berbagai tayangan yang diungkap netizen, terlihat adanya adanya kelompok tertentu yang berpura pura menjadi kelompok lawan kemudian beracting dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji untuk menjelek-jelekan kelompok lawan politiknya," tandasnya.[rmol]