4 April 2018

Terancam Bangkrut, Pengusaha Konter Demo Tolak Kebijakan Registrasi Kartu Perdana

Terancam Bangkrut, Pengusaha Konter Demo Tolak Kebijakan Registrasi Kartu Perdana


www.gelora.co - Para pengusaha konter di Balikpapan resah. Sedikitnya 600 konter handphone terancam gulung tikar. Karena merugi tak bisa menjual kartu seluler perdana paket data mereka.

Senin (2/4) siang, mereka pun melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Balikpapan. Sebagai bentuk kekecewaan, ribuan kartu bernilai ratusan juta rupiah dihambur di depan gedung dewan. Sambil bersorak, pedemo menyebut nasib keluarga mereka terancam.

“Kami ingin suara kami didengar oleh wakil rakyat. Dan bisa menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Balikpapan Outlet Community, Anwar.

Dalam tuntutannya, pengusaha konter ingin pemerintah meninjau ulang. Soal kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 21/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen Komunikasi No 12/2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Yang mengatur pembatasan registrasi kartu perdana.

“Kebijakan pembatasan satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk tiga kartu seluler membuat kartu tertumpuk tak bisa dijual,” ucapnya.

Sementara, Kepala Diskominfo Balikpapan Tatang Sudirja menyebut bakal berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo soal aturan ini. Dari hasil pertemuan dengan pengusaha, dia mengetahui apa yang dikeluhkan adanya penurunan omzet. Di mana banyak penjualan berasal dari kartu paket data perdana seluler.

“Kami akan laporkan perihal tuntutan pengusaha ini ke kementerian. Soalnya, belum ada edaran resmi yang kami terima soal penerapan aturan ini di Balikpapan,” ucap Tatang.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz juga akan menyampaikan aspirasi para pengusaha konter ini. Menurutnya, dari keluhan pedemo ini, akan berdampak pada perekonomian. Karena banyak pengusaha akan bangkrut. Sehingga, pemerintah pusat harus membuat pertimbangan terkait persoalan ini.

“Kami akan teruskan aspirasi ini ke Jakarta. Semoga bisa didengar pemerintah pusat,” kata Thohari.[psid]

under construction
loading...