www.gelora.co - Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan menggerus elektabilitas Joko Widodo.
Menurutnya kebijakan tersebut cenderung berpihak kepada kepentingan luar dan tidak berpihak terhadap pekerja lokal yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
"Pasti berpengaruh. Apalagi saat ini ekonomi lesu, pertumbuhan ekonomi cuma tumbuh rata-rata 5 persen, sektor riil terpukul, banyak retail yang tutup. Semua merasakan kita jauh tertinggal dari negara tetangga," ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/4).
Lebih lanjut Andrianto menilai alasan Perpres 20/2018 bisa mengurangi elektabilitas Jokowi karena Perpres tersebut berbau kebijakan ekonomi yang neo liberalis.
Dikeluarkannya Perpres tersebut juga mensinyalir visi misi ekonomi kerakyatan dari Jokowi mulai tidak jelas.
Menurutnya, sebagai pemimpin, Jokowi lemah karena terus mengikuti kepentingan pemodal besar dari luar negeri. Bahkan untuk menutupi kelemahan itu, Jokowi memainkan emosi para penggemarnya dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu.
"Makanya cara primitf dimainkan lagi, yakni bagi-bagi sembako," tutup Andrianto. [rmol]