Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Adalah Keharusan, Tapi...

Mengkritisi Pemerintahan Jokowi Adalah Keharusan, Tapi...

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Mengkritisi kinerja pemerintahan adalah sebuah keharusan dari mahasiswa sebagai kontrol. Namun, kekritisan itu jangan dipakai untuk menakut-nakuti pemerintahan.

Koordinator Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI), Abdul Souakil Tatuh menyampaikan, situasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengail di air keruh. 

Karena itu, dia menyuarakan agar mahasiswa melakukan kontrol terhadap gerakan mahasiswa yang terjadi, sehingga tetap loyal pada idealisme mahasiswa.

"Mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah adalah keharusan bagi mahasiswa. Bagi BEM RI sendiri itu kemutlakan. Tetapi, jangan dong ada mahasiswa dan atau teman-teman yang malah merancang aksi yang kesannya untuk menakut-nakuti atau menginjak,” tutur Abdul Souakil Tatuh di Jakarta, Selasa (3/4).

Dia menyampaikan, dengan dinamika politik saat ini begitu massif, dimanfaatkan pula oleh sekolompok mahasiswa yang megatasnamakan diri mereka sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia juga.

Menurut Souakil, gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan BEM RI itu adalah palsu dan bukan bagian gerakan di bawah organisasi yang dipimpinnya.

"Mereka mengancam dan menakut-nakuti akan melakukan aksi besar-besaran menurunkan Jokowi,” ujarnya.

Beredar informasi mengatasnamakan BEM RI hendak menggelar demostrasi pada hari Selasa 3 April 2018 di depan Istana Negara. Dalam undangan dan informasi itu disebut akan turun sebanyak 1000 orang massa BEM RI. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 018/BEMRI/29/03/2018 yang ditujukan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya.

Souakil menegaskan, setelah ditelusuri, ternyata tidak diketahui oleh Kordinator Nasional (Kornas) BEM RI yakni dirinya dan para pengurus nasional lainnya. Sehingga, Surat Nomor 018/BEMRI/29/03/2018 tersebut adalah palsu.

"Oleh karena itu, Kornas BEM RI menyataka bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut bukanlah pengurus BEM RI. Ditambah lagi surat yang sudah dikeluarkan sudah bernomor 018. Sementara Kornas BEM RI belum pernah mengeluakan surat sebegitu banyak,” ujar Souakil.

Dia juga menyampaikan, ada yang aneh dalam tuntutan di Surat yang dibuat oleh oknum tertentu itu. Surat itu  menyatakan; Meminta Presiden untuk mencopot Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Menghentikan Langkah Joko Widodo sebagai Calon Presiden RI 2019.

"Dua poin dalam tuntutan tersebut sangat bertentangan dengan semangat dan cita-cita berdirinya BEM-RI. Oleh karena itu, kami berharap pada kordinator-kordinator di daerah jangan terpancing dengan adanya surat dan rencana aksi demostrasi atas nama BEM-RI yang begitu,” tuturnya.

Souakil yang didamping jajran fungsionaris Nasional BEM RI dan pendiri antara lain Zulkifli, Nadia Yulianda, Andre Fernando dan Donny Manurung itu menegaskan, BEM RI abal-abal yang merencanakan aksi menakut-nakuti itu adalah gerakan yang dilakukan seolah-olah melihat realitas carut-marutnya Negara dan kebijakan pemerintah. “Serta ketimpangan sosial, ekonomi, hukum, politik di Negara ini. Ya seolah-olah begitu,”ujarnya.

Padahal, lanjut dia, tujuan mereka hanyalah untuk menakut-nakuti Kepala BIN dan Jokowi. “Agar supaya diberi sesuatu. Informasi yang kami terima, mereka  uang sebesar Rp70 juta jika ingin aksi demostrasi tersebut dihentikan. Itu ada dalam di group WA BEMRI,” ujarnya.

Souakil memberikan klarifikasi bahwa gerakan yang dilakukan hendak mengatasnamakan BEM-RI itu tidak benar dan tidak pernah ada. 

"Itu tidak benar. Dan jangan percaya atas isu itu,” ujarnya.[rmol]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA