logo

28 April 2018

DPR Akan Panggil Menteri BUMN Soal Dugaan Bagi-bagi Fee

DPR Akan Panggil Menteri BUMN Soal Dugaan Bagi-bagi Fee


www.gelora.co - Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno. Adapun pemanggilan itu dilakukan terkait dengan beredarnya rekaman pembicaraan Rini dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang diduga membicarakan soal bagi-bagi fee, di mana dalam rekaman tersebut menyebut nama kakak Rini, yakni Ari Soemarno.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir berpendapat, apabila rekaman itu terbukti membicarakan bagi-bagi fee, Rini bisa dianggap melanggar UU nomor 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.

“Harus dong (Menteri BUMN dipanggil Komisi VI). Rini Soemarno diduga melanggar UU nomor 28/1999,” katanya, Sabtu (28/4).

Berdasarkan analisisnya, proyek yang dibicarakan dalam sambungan telepon itu adalah proyek Land Based LNG Receving and Regasification Terminal di Bojonegara, Banten untuk mengantisipasi ancaman defisit gas di Jawa bagian Barat.

Dia menambahkan, proyek itu akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas, di mana pemegang sahamnya adalah Kalla Group dan Ari Soemarno, bekerja sama dengan Mitsui dan Tokyo Gas yang rencananya dibiayai melalui pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JIBC).

“Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Kalla Group dan Ari Soemarno hanya bermodalkan tanah di Bojonegara tersebut, sedangkan seluruh pendanaan akan ditanggung oleh Mitsui dan Tokyo Gas,” paparnya.

Inas menyebut, pembicaraan antara Menteri BUMN dengan Direktur Utama PLN itu tak mengherankan, sebab PLN sebagai off taker menginginkan ikut dalam proyek itu.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengungkapkan, pihaknya selalu melakukan kaji ulang setiap proyek yang dikerjakan sesuai Good Corporate Governance (GCG).

"Kami fokus pada mekanisme bisnis di setiap review proyek sesuai GCG," ujarnya.

Wianda mengatakan, percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut. Menurut Wianda, BUMN berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

"Diklarifikasi sudah clear point kami," ucap dia.


[kmp]

Loading...
loading...