www.gelora.co - Menteri Kehutanan RI periode 2009-2014 Zulkifli Hasan dituding sebagai menteri yang mengeluarkan perizinan kehutanan kepada pihak swasta. Tudingan itu datang dari para LSM terkait data agraria yang dilontarkan Ketua Dewan DPP PAN Amien Rais kepada Menko bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
Namun berita itu dibantah Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra KRT Darori Wonodipuro yang menangani masalah kehutanan dan agraria.
Menurutnya, di zaman Zulkifli kasus perizinan bermasalah banyak terungkap. Hal itu lantaran pelanggaran prosedur yang dilakukan menteri sebelumnya.
Ia menyebut jumlahnya sebanyak tujuh juta hektar dan senilai Rp365 triliun. Zaman kepemimpinan Zulkifli baru sekitar 10-15 persen perizinan itu diselesaikan.
"Zaman Pak Zulkifli seluruh perizinannya sesuai dengan prosedur," ujarnya saat ditemui di komplek Parlemen, Rabu, (4/4).
Anggota DPR Dapil Jawa Tengah ini menilai seharusnya pemerintah saat ini dapat meneruskan perbaikan perizinan tersebut melalui penegakan hukum. Namun ia menilai penegakan hukum dalam pemerintahan Jokowi Widodo tidak berjalan dengan baik.
Buktinya dalam UU 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan diamanatkan pemerintah mendirikan badan penegak hukum di bidang kehutanan. Sampai sekarang badan tersebut tidak pernah hadir.
"Seharusnya dua tahun dari UU itu dikeluarkan sudah harus ada. Ini sudah lebih," cetusnya.[rmol]