 |
| ilustrasi |
www.gelora.co - Hubungan dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan China belakangan sangat baik. Namun, sejumlah kalangan menyatakan muncul dampak negatif pasca kerjasama itu, berupa penyeludupan narkoba dan masuknya PSK dari China.
"Isu politik ini telah menjadi polemik dan perbincangan publik. Terdapat penilaian, ditingkatkannya hubungan kerja sama ekonomi dengan China menyebabkan meningkatnya pemasokan narkoba ke Indonesia dari China. Selanjutnya, muncul isu meningkatnya jumlah PSK (pelacur) masuk ke Indonesia dari China," katanya di Jakarta, Minggu (18/3/2018).
Sementara itu, muncul juga isu penyeludupan PSK dari China. PSK ilegal asal China ditangkap petugas Imigrasi di sejumlah daerah. Salah satunya, kata dia, kasus penangkapan 76 PSK berpaspor RRC oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham di tiga kelab malam di DKI Jakarta. Adapun jumlah PSK dari China ini, kata Muchtar, terus bertambah dari bulan ke bulan.
"Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. Ada pula overstay. Masuknya PSK dari China ini bisa jadi membuat ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ungkapnya.
Muchtar menilai, rezim Jokowi-JK perlu mengelola dan mengendalikan issue politik penyeludupan narkoba dan PSK (pelacur) dari China ini agar tidak menjadi dasar penolakan kebijakan hubungan kerja sama ekonomi dengan China.
Namun, jika tetap tak mampu dan gagal mengatasi dampak berupa penyeludupan narkoba dan PSK dari China, maka publik bisa jadi menggunakan kegagalan urus isu ini sebagai bahan penggerusan atau dawngrade elektabilitas Jokowi pada Pilpres tahun 2019 mendatang.
"Yang jauh lebih penting lagi mengingatkan kepada kita semua, kerusakan moral dan mental kaum muda Indonesia akan terus meningkat dengan penyeludupan narkoba dari China ini pada khususnya. Sementara penyeludupan PSK jelas akan bertentangan dengan Pancasila dan agama di Indonesia," jelasnya.
Ancam Negara
Adapun ditengah ramainya serbuan TKA asal China, sempat diwarnai dengan adanya penangkapan pekerja seks komersial (PSK) yang sempat terjaring razia oleh pihak Imigrasi beberapa waktu lalu.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) sempat menjaring 76 perempuan berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC) pada operasi pengawasan orang asing digelar pada pergantian malam tahun baru 2017 di Jakarta.
Mereka diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyalahgunakan peruntukan visa kunjungan.
"Motif dan modus penyalahgunaan ini kami dalami," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemkumham Yurod Saleh.
Menurut dia, 76 orang yang diamankan tersebut didapati melakukan kegiatan sebagai terapis pijat, pemandu lagu, serta pekerja seks komerial (PSK) bertarif Rp2,8 juta hingga Rp5 juta.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, alih-alih ingin membuka peluang lapangan kerja, pemerintah justru diguncang isu mengenai serbuan tenaga kerja asing asal Cina. "Pada saat yang sama justru pemerintah memberi karpet merah kepada TKA," kata Pangi di Jakarta, Minggu (18/3/2018).
Pangi meminta pemerintah menyelesaikan masalah ini dari sisi hulu dan jangan hanya terfokus pada level hilirnya seperti melakukan razia kepada para TKA ilegal tersebut. Ia juga mengingatkan, apabila negara tidak serius dalam menangani para imigran gelap ini, bukan tak mungkin hal ini akan mengancam keamanan negara.
"Apabila mereka (TKA) banyak melakukan tindakan melawan hukum seperti jual narkoba, maupun jadi PSK, maka bisa membuat ketidakteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas Direktur Eksekutif Voxpol Center ini.
Perketat Pengawasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay, meminta agar Pemerintah dapat bertindak tegas terhadap banyaknya tenaga kerja asing (TKA) illegal. Menurutnya, masih banyak TKA yang menggunakan izin wisata untuk bekerja, termasuk menjadi kupu-kupu malam.
"Terhadap pelanggaran seperti ini, disarankan pemerintah melakukan tindakan tegas. Tidak hanya melakukan deportasi. Lebih dari itu, harus dilakukan tindakan pro justicia. Dengan cara ini, diharapkan akan ada efek jera," ujar Saleh di Jakarta, Minggu (18/3/2018).
Menurutnya, selain melanggar dokumen keimigrasian, PSK yang ditangkap juga melakukan tindakan asusila. Padahal, rakyat Indonesia menilai tabu melakukan pekerjaan seperti itu. Sebagai bukti, banyaknya lokalisasi yang sudah diubah, bahkan dijadikan Islamic Center. Beberapa waktu yang lalu ada juga yang ditangkap di Batam. Hal ini membuktikan bahwa masuk ke Indonesia dinilai lebih mudah.
"Untuk bekerja sebagai PSK saja kelihatannya mudah, bagaimana dengan mereka yang bekerja di sektor informal lainnya?," katanya.
Kendati demikian, Saleh berhara Dirjen Imigrasi dapat lebih memperketat di kota-kota lain. Terutama di pintu masuk WNA ke Indonesia.
"Kemudian dalam rangka mengantisipasi hal yang sama tidak terulang lagi, maka pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi. Sebab, PSK yang masuk ke Indonesia tidak hanya dari Cina," ugkap dia.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM akan terus melakukan pemantauan dan operasi pengawasan terhadap TKA yang ada di Indonesia.
"Jadi, operasi tetap dijalankan. Sesuai data kami kalau ada yang over stay harus kami tindak. Kami pantau terus, bekerja sama dengan aparat kepolisian dan yang lain," ujar Yasonna di Jakarta.
Sumber: harianterbit.com