 |
| Hasto Kristiyanto |
www.gelora.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan usulan 12 nama bakal Cawapres Joko Widodo. Langkah tersebut mendapat respons dari PDI Perjuangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan sindiran atas langkah yang dilakukan PSI. Menurutnya, partai moncong putih itu menjaring tokoh-tokoh untuk menjadi pemimpin melalui proses yang panjang.
"Tidak sekadar menyampaikan daftar yang kemudian hanya untuk mendapatkan efek elektoral," kata Hasto di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018) malam.
Hasto menegaskan, partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan sosok yang layak menjadi cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
"Ada waktunya kami mengusulkan siapa yang akan mendampingi Jokowi," imbuh Hasto.
Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi dan memberikan usulan cawapres.
Partai pimpinan Grace Natalie ini sebelumnya mengusulkan sejumlah nama kepada Jokowi untuk dijadikan cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.
Tidak tanggung-tanggung, PSI mengusulkan 12 nama sekaligus. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pendiri CT Corp Chairul Tanjung, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Nama lain adalah mantan Ketua MK Mahfud MD, pengusaha Rusdi Kirana, Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, hingga CEO Gojek Indonesia Nadiem Makariem.
Di samping mengusulkan cawapres, PSI mengajukan sejumlah nama kepada Jokowi sebagai calon menteri pada periode 2019-2024 mendatang.
Nama yang muncul di antaranya Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk mengisi jabatan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Djarot Syaiful Hidayat untuk Menteri Dalam Negeri, Rosiana Silalahi untuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Ridwan Kamil untuk Menteri PUPR, dan Erick Thohir untuk Menteri Olahraga.
Selain itu, PSI mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi jabatan kepala non kementerian mulai dari politikus PDIP Maruarar Sirait untuk Kepala Staf Presiden hingga hakim agung Artidjo Alkostar untuk jaksa agung. [tsc]