www.gelora.co - Kelompok yang menamakan dirinya Muslim Cyber Army (MCA) berhasil diringkus tim Siber Bareskrim Polri. Aparat menduga MCA kerap menyebarkan isu atau hoaks di media sosial bermotif politik.
"Tentu tudingan itu harus dibuktikan secara hukum, karena kita adalah negara hukum,” kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Menurut Hidayat, segala sesuatu itu perlu dibuktikan secara hukum. Di tahun politik ini memang apa saja bisa ditafsirkan secara politik.
"Maka kebijakan aparat penegak hukum itu betul-betul demi hukum, bunyikanlah secara hukum, sehingga rakyat menjadi sangat jelas permasalahan politik yang mana?," tandas dia.
Wakil Ketua MPR RI itu meminta aparat penegak hukum menindak penyebaran hoaks secara menyeluruh. Tidak hanya hoaks yang ditujukan pada pemerintah saja, melainkan juga yang di luar pemerintah.
"Jangan kalau kemudian hanya yang menyerang pemerintah lalu dianggap sebagai, atau pengkritik pemerintah dianggap penyebar hoaks," ujarnya.
Hidayat mengungkapkan, selain MCA itu, ada yang mem-bully para ulama, bahkan membully partai-partai di luar pemerintah tidak dipermasalahkan.
“Dilaporkan pun tidak ditindaklanjuti. Itu bukan penegakan hukum berbasiskan keadilan," ungkapnya.
"Jadi agar tidak terseret kepada kepentingan politik, sebaiknya polisi jangan ngomong politik. Supaya tidak terseret pada kepentingan politik di tahun politik karena polisi itu adalah penegak hukum bukan pengikut parpol maupun pengikut kepentingan politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar mengungkapkan, kelompok MCA ini 'menggoreng' isu di antaranya soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), isu kriminalisasi ulama dan isu tentang adanya larangan azan seolah-olah hal tersebut berasal dari partai politik tertentu.
"Itu isu yang sengaja dibuat dan diviralkan di dunia maya. Tujuannya yaitu mendegradasi pemerintah sekarang. Ini berhubungan dengan politik, dengan menanamkan informasi bahwa seolah-oleh pemerintah gagal. Jadi Ini lebih dominan kepada politik," kata Irwan di Kantor Bareskrim, Cideng, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).[tsc]