24 Maret 2018

PDIP Minta Perang Opini Kasus eKTP Diakhiri

PDIP Minta Perang Opini Kasus eKTP Diakhiri

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari

www.gelora.co - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari meminta semua pihak untuk tidak berpolemik terkait tuduhan aliran dana kasus eKTP.

"Sebaiknya perang opini dan debat diakhiri. Semua pihak serahkan kepada proses hukum," ujarnya kepada INILAHCOM, Jumat (23/3/2018).

Sebagaimana diberitakan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyesalkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dinilai mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," ujar Hinca menyampaikannya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Hasto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP kepada Puan Maharani dan Pramono Anung sebagaimana disebut terdakwa Setya Novanto. PDIP, kata dia, bukan dalam posisi designer saat kasus berlangsung.

"Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Hinca menegaskan korupsi e-KTP tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.

"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," ucap Hinca.

Eva menilai polemik yang terjadi dipicu tuduhan Setnov. Seharusnya mantan Ketua DPR itu tidak mengeluarkan pernyataan tanpa ada bukti.

"Beliau harus paham bahwa statement tanpa bukti adalah tidak sepatutnya diucapkan di pengadilan apalagi di bawah sumpah," kata Eva.

(Baca juga: Novanto Sebut Puan dan Pramono Terima Uang eKTP)

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengimbau PDIP dan Partai Demokrat menahan diri seraya sama-sama memastikan bahwa kader kedua partai tidak terlibat praktik korupsi.

"Jangan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup," ujar Juru bicara PSI Dini Shanti Purwono, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dini menjelaskan PDIP dan Partai Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan jutaan rakyat Indonesia.

(Baca juga: PSI Sebut PDIP dan Demokrat Perilakunya Menjadi Rujukan)

PSI khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar ini, bukan saja memecah bangsa, namun yang lebih penting memperlemah upaya melawan korupsi. [inc]

under construction
loading...