www.gelora.co - Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya berpendapat seharusnya presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghormati proses persidangan.
Sebab dalam sidang semua terbuka demi kepentingan pembuktian.
Hal tersebut diungkapkan Firman Wijaya menanggapi langkah SBY melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri atas tuduhan penggiringan opini dalam persidangan e-KTP.
"Ini kan proses tindak pidana korupsi, harusnya dapat dihormati oleh semua pihak, jangan diintervensi, jangan diintimidasi. Semuanya kan terbuka di persidangan, tidak ada yang ditutupi. Ada keterbukaan dalam pembuktian," ungkap Firman Wijaya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (6/2/2018).
Firman juga merasa bingung dengan sikap reaktif Ketua Umum Partai demokrat tersebut menggapi fakta yang muncul di persidangan.
Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan penggiringan opini.
Padahal menurut Firman Wijaya, pertanyaan dirinya kepada saksi mantan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir, dinilainya wajar untuk mencari keadilan.
"Saya juga bingung kenapa saya dikait-kaitkan dengan presiden. Dikait-kaitkan dengan kekuatan besar segala. Kan ini proses pembuktian tindak pidana korupsi," terang Firman Wijaya.
Firman Wijaya menambahkan perkara e-KTP telah menjadi perhatian masyarakat luas sehingga tidak boleh ada interpensi dalam proses pembuktiannya.
Firman Wijaya mengaku pihaknya tidak merisaukan langkah yang dilakukan SBY.
Dia menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya mendampingi Setya Novanto.
"Saya hanya Masyarakat biasa yang jalani prosesi selaku advokat. Masa saya harus berhenti perjuangkan keadilan," katanya.
Ia pun yakin Polri bisa menghormarti lembaga penegak hukum lain yang sedang menjalankan tugasnya.
"Saya rasa semua harus menghormati proses di pengadilan," ucapnya.[tn]