24 Februari 2018

Fadli Zon: Omong Kosong Perang Narkoba Kalau Bandara & Pelabuhan Diserahkan Ke Swasta

Fadli Zon: Omong Kosong Perang Narkoba Kalau Bandara & Pelabuhan Diserahkan Ke Swasta


www.gelora.co - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dengan terungkapnya sejumlah kasus penyeludupan narkoba berton-ton dalam rentan waktu kurang dari sebulan perlu mendapat perhatian serius seluruh pemerintah.

"Ini yang ketahuan, berapa banyak yang tak ketahuan dan lolos. Jangan sampai Indonesia jadi surga narkoba," ujar Fadli dalam keterangan persnya, Sabtu (24/2).

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini mengaku mengapresiasi kinerja instansi terakit dalam serangkaian penangkapan penyeludupan narkoba secara besar-besaran itu. Kendati demikian, meski terpecahkan, hal ini menurutnya, justru memprihatinkan. Itu artinya Indonesia merupakan pasar narkoba yang sangat besar.

"Pertama-tama, kita tentu harus apresiasi kerja aparat kepolisian, patroli bea cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kerja keras aparat perlu segera diberi penghargaan oleh pemerintah. Kita semua mendukung kerja keras aparat menggagalkan upaya penyelundupan tersebut," sebut Fadli.

"Indonesia sedang darurat narkoba. Upaya pemberantasan narkoba ke depan seharusnya fokus pada bagaimana mematikan pasar yang sangat besar ini, jadi bukan hanya berusaha mematikan para bandar," lanjutnya.

Kemudian, Fadli juga menuturkan strategi wilayah Indonesia yang luas dan sebagian besar wilayah kepulauan terbesar, juga merupakan satu hal yang menyebabkan rawannya penyeludupan narkoba.

"Itu sebabnya, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar. Jadi, selain kita harus bisa menjaga dengan ketat wilayah perbatasan, baik darat maupun perairan, kita juga tak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan," tuturnya.

Untuk itu, Fadli menegaskan mengkritik keras pemerintah terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan, yang menurut rencana, akan ada 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan diswastanisasi.

"Itu keputusan ceroboh. Pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi, tapi harus dilihat dari kacamata strategis yang lebih luas," terangnya

Bandara dan pelabuhan adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Keduanya adalah infrastruktur vital yang harus dijaga dan dikuasai oleh negara, tidak boleh hanya karena alasan ekonomi remeh-temeh pengelolaannya kemudian diserahkan kepada swasta.

"Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus," pungkas Fadli. [rmol]

under reconstruction