www.gelora.co - Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan kepada publik terkait nama-nama yang hilang dalam surat dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto.
Pernyataan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman dalam diskusi bertajuk 'Catatan Hitam E-KTP' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2).
"Saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habiburokhman. Justru pertanyaan yang harus dijelaskan oleh penegak hukum kenapa ada nama-nama yang awalnya muncul tiba-tiba hilang. Dari partai tertentu pula. Saya enggak usah sebut," ucap Didi.
Nama politisi yang dimaksud Didi dan Habiburokhman itu adalah dari PDIP. Yaitu, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey. Saat proyek KTP-el berjalan, Yasonna dan Ganjar duduk di Komisi II DPR, sedangkan Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.
"KPK, penegak hukum harus memberikan penjelasan yang jelas ke publik, kenapa ada nama-nama yang hilang, sehingga publik pun terus bertanya-tanya," desak Didi.
Didi di awal menjelaskan langkah Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya. Langkah yang SBY itu dinilai hal yang wajar.
"Itu adalah hak Pak SBY sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Saya kira yang bikin gaduh bukan Pak SBY atau Partai Demokrat, tapi yang bikin gaduh adalah yang menyebarkan fitnah," pungkasnya. [rmol]