www.gelora.co - Persaudaraan Alumni 212 (PA) meminta Presiden Jokowi mencopot Jenderal Tito Karnavian dari jabatan Kapolri menyusul pernyataan soal ormas selain NU dan Muhammadiyah ingin merontokkan negara. Terkait itu, pihak Polri akan berkomunikasi dengan PA 212.
Pernyatan ini disampaikan dalam surat yang ditandatangi Ketum DPP PA 212 Slamet Ma'arif dan Sekretaris Umum Bernard Abdul Jabbar yang diterima detikcom, Kamis (1/2/2018). PA 212 juga meminta Jokowi menertibkan para pembantunya yang dinilai meresahkan umat Islam Indonesia.
"Kami minta pada Presiden Jokowi supaya Kapolri Tito Karnavian segera dicopot dari jabatannya. Karena kami yakin masih ada perwira tinggi Polri yang betul-betul Pancasilais, paham sejarah bangsa sendiri, tidak membenci Islam serta bersahabat dengan umat Islam," kata Slamet dalam surat itu.
Menurut Slamet, pernyataan Tito tersebut menyudutkan umat Islam non-NU dan non-Muhammadiyah karena dinilai ultra-diskriminatif dan berpotensi mengadu-domba. PA 212 pun mendesak Tito meminta maaf.
"Meminta kepada Kapolri Tito Karnavian untuk meminta maaf kepada Umat Islam Indonesia terutama kepada ormas–ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah," ujarnya.
Menanggapi itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya mempersilakan pandangan-pandangan yang berbeda. Namun begitu, komunikasi dengan ormas tetap akan dikuatkan.
"Kita akan berkomunikasi, mungkin sekarang belum paham seutuhnya. Intinya dalam konteks ini kepolisian akan menguatkan komunikasi yang selama ini sudah ada. Silakan pandangan-pandangan yang masih kontra tetapi kalau kita lihat Alhamddulillah semua sudah paham. Kepolisian nggak mungkin juga tidak perlu dengan ormas. Kepada siapapun kami perlu menjaga hubungan," kata Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengaku heran kenapa video pidatonya pada tahun 2017 baru viral sekarang. Menurut Tito, pidatonya itu berdurasi sekitar 24 menit. Ia menyebut pemotongan video tersebut menjadi 2 menit membuat ada yang salah paham isi dari pidatonya.
"Itu sebetulnya kata sambutan saya cukup panjang, sekitar 24 menit. Tapi dipotong 2 menit dan 2 menit itu mungkin ada bahasa-bahasa yang kalau hanya dicerna 2 menit itu mungkin membuat beberapa pihak kurang nyaman," ujarnya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1). [dtk]