www.gelora.co - Deklarasi dukungan Joko Widodo sebagai calon presiden kelihatannya dalam beberapa hari ke depan masih akan menjadi bahan pembicaraan.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai ada yang janggal dalam deklarasi itu. Kejanggalan pertama terkait waktu. PDIP terlihat seperti tergesa-gesa, sementara biasanya partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu kerap bermain di saat injury time.
Kejanggalan kedua terkait dengan dukungan yang disampaikan dalam forum tertutup, dalam Rakernas PDIP di Bali.
Di sisi lain, aktivis Haris Moty menilai bahwa yang paling penting bukan mempersoalkan mengapa PDIP memberikan dukungan di "pagi hari", atau mengapa dukungan disampaikan di forum tertutup.
Haris Moty menduga adalah semacam konsorsium dalang yang selama ini berada di belakang Jokowi dan memanfaatkan dirinya.
"Jadi, yang harus diselidiki dan diungkap adalah siapa dalang dibalik Jokowi. Seret si dalang di depan panggung untuk mempertangungjawabkan agendannya besrsama Jokowi," kata Haris Moty dalam keterangan kepada redaksi.
Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada konstitusi, dan semua proses pengambilan kebijakan harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Mantan aktivis anti Orde Baru ini menambahkan, bahkan Soeharto yang kerap dikatakan otoriter memberi ksempatan agar konsep pembangunannya didepat dan dibicarakan.
"Lha, ini Jokowi tidak jelas konsepnya. Parlemennya juga dipreteli fungsinya. Rakyat diadu domba pakai isu agama dan isu lainnya, agar kita tak bisa berpikir dan menilai konsep pembangunan Jokowi," ujarnya lagi.
"Konsepnya digenggam oleh si dalang sendiri, bahkan sebagai wayang Jokowi mungkin saja tidak mengerti," tegas Haris Moty lagi.
Dia meminta agar "konsorsium dalang" di belakang Jokowi tampil secara ksatria mempertanggungjawabkan konsep tentang pembangunan Indonesia.
"Kita mau debat sama si dalang. Tak ada gunan berdebat sama wayang," tutup Haris Moty.
Pernyataan Haris Moty ini tentu berseberangan dengan penilaian kelompok pendukung Jokowi, termasuk PDIP.
Politisi PDIP Ario Bima, misalnya, mengatakan bahwa pencalonan kembali Jokowi merupakan bentuk penghormatan PDIP terhadap aspirasi rakyat yang masih menginginkan Jokowi memimpin Indonesia. (rm)