www.gelora.co - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aksi pembakaran kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.
Di tengah maraknya pencuriah ikan oleh kapal asing, pernyataan itu dinilai Neta menunjukkan kedua pejabat tersebut tidak memiliki nasionalisme yang tinggi. Selain itu, juga bisa membuat mafia pencuri ikan internasional melecehkan Indonesia.
“Sebab itu IPW mengimbau Menteri KKP Susi tetap konsisten dengan sikap tegasnya, yakni tetap melakukan pembakaran terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Kamis (11/01/2018).
“Sikap tegas Susi itu akan membuat orang asing segan dengan wibawa bangsa Indonesia. Para nelayan pun pasti akan selalu mendukung apa yang dilakukan Susi,” lanjutnya.
IPW juga berharap Polri lewat Polisi Perairannya dan TNI AL tetap konsisten membantu Susi memburu, menangkap dan membakar kapal kapal asing pencuri ikan. Bagaimana pun gebrakan Susi ini sarat nasionalisme dan membuat bangsa lain menjadi segan dengan Indonesia.
Sementara itu, alasan JK dan Luhut dinilai Neta sangat tidak masuk akal bahkan sangat memalukan. “Sebab kapal yang ditangkap akan diserahkan kepada nelayan Indonesia untuk usaha penangkapan ikan. Jadi pertanyaan, bagaimana mekanisme penyerahannya. Apakah lewat bantuan hibah atau lewat sistem lelang,” ungkapnya.
Jika lewat bantuan hibah, apakah para nelayan Indonesia mau menerima alat kejahatan pencurian ikan diserahkan kepada mereka. Pemberian itu dinilainya tak barokah.
“Yang ada nelayan Indonesia akan dilecehkan nelayan nelayan asing. Dianggap sebagai “penjahat baru” yang menikmati alat bukti kejahatan untuk meraup rezeki. Jika pemberiannya lewat mekanisme lelang, berbagai kecurigaan akan muncul bahwa pelelangan ini hanya patgulipat dan sarat KKN sehingga muncul masalah baru,” terang Neta.
Neta mengungkapkan, bahwa dalam berbagai pelelangan barang sitaan disinyalir cenderung terjadi patgulipat sehingga pemiliknya bisa kembali mendapatkan harta bendanya yang disita. Sebab itulah, menurut Neta agar tidak muncul masalah baru, Menteri KKP Susi harus konsisten, kapal kapal asing pencuri ikan harus tetap dibakar agar wibawa Indonesia di negara lain tetap tinggi.
Sebelum Susi membakar kapal kapal tersebut, lanjut Neta, kasus pencurian ikan tidak pernah selesai dan makin marak. Pelelangan kapal kapal asing yang ditangkap pun tidak pernah jelas juntrungannya. “Sebab itu JK dan Luhut tidak perlu mengevaluasi Kebijakan Menteri KKP Susi agar menghentikan penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan,” ungkap Neta.
“Justru kebijakan Susi patut didukung karena telah membawa dampak positif pada peningkatan produksi ikan dalam negeri dan kehidupan para nelayan. Justru yang diperlukan adalah dukungan maksimal Polisi Perairan dan TNI AL terhadap Menteri KKP Susi dalam menjaga perairan Indonesia agar tidak dimasuki para pencuri ikan,” tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak lagi menenggelamkan kapal pada tahun 2018.
“Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (09/01/2018). [kn]