www.gelora.co - Oleh: Kamran Dikarma, Ferry Kisihandi
Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan kedubes AS di Israel ke Yerusalem terjadi beberapa pekan setelah negara-negara D-8 menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Istanbul, Turki. Indonesia diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian menyampaikan pidato.
D-8 merupakan kumpulan negara-negara berkembang didirikan melalui Deklarasi Istanbul pada KTT ke-1 D-8, 15 Juni 1997 di Istanbul. Pembentukan D-8 dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan negara-negara Islam anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) guna menghadapi ketidakadilan dan sikap mendua negara-negara Barat.
Namun, dalam perkembangannya, D-8 bertransformasi menjadi kelompok yang tidak bersifat eksklusif keagamaan dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggotanya melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Negara anggota D-8 terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Kontan saja keputusan Trump yang sepihak dan menyakitkan itu membuat panas D-8. Protes keras pun disampaikan. Bahkan, negara-negara OKI menggelar pertemuan darurat di Istanbul pada pertengahan Desember ini, yang kemudian menghasilkan Deklarasi Istanbul.
Intinya, OKI menolak pengakuan Trump atas Yerusalem dan menegaskan Yerusalem merupakan ibu kota Palestina. Sebanyak 57 negara anggota OKI mengajak negara-negara lain untuk mengikuti Deklarasi Istanbul.
"Kami menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundang semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," demikian pernyataan resmi usai pertemuan puncak luar biasa OKI.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pernyataan OKI yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Netanyahu mengaku tidak terkesan dengan pernyataan OKI tersebut.
Angin pun berhembus kencang setelah pertemuan OKI itu. Tindakan balasan disiapkan negara-negara Islam ini. Salah satunya, dengan memindahkan kedubes mereka untuk Palestina ke Yerusalem.
Lebanon termasuk yang pertama menyatakan aksi untuk memindahkan kantor kedutaan besarnya (kedubes) untuk Palestina ke Yerusalem Timur. Pemerintah Lebanon, pada Kamis (14/12), membentuk sebuah komite untuk mempelajari proposal yang diajukan Menteri Luar Negeri Lebanon Jubran Bassil.
Dalam proposalnya, Bassil meminta Pemerintah Lebanon membuka sebuah kedutaan di Yerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Palestina.
"Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk sebuah komite, yang dipimpin Perdana Menteri Saad Hariri, mempelajari proposal Menteri Luar Negeri Jubran Bassil, untuk membuka sebuah kedutaan besar Lebanon di Yerusalem dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Palestina," ungkap Menteri Informasi Lebanon Melhem Riashi seperti dikutip laman Anadolu Agency.
Pemerintah Lebanon, kata Riashi, juga sedang mempertimbangkan keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tersebut batal demi hukum. Keputusan Trump ini dianggap sewenang-wenang dan menabrak resolusi internasional.
Turki pun menyatakan berkeinginan membuka kedutaan besar di Yerusalem Timur. Hal ini diungkapkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ahad (17/12), menyusul seruan yang ia sampaikan agar dunia mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
"Insya Allah, hari itu semakin dekat ketika secara resmi, dengan izin Tuhan, kita membuka kedubes di sana," kata Erdogan dalam sebuah pidato di hadapan anggota Partai AKP di Provinsi Karaman.
Meski demikian, belum jelas apa yang akan Erdogan tempuh untuk merealisasikan rencananya itu. Sebab, saat ini Israel mengontrol seluruh wilayah Yerusalem dan menegaskan Yerusalem merupakan ibu kota mereka.
Konsulat jenderal di Turki di Yerusalem sudah diisi oleh seorang dubes. Selama ini, kedubes negara-negara yang menjalin hubungan dengan Israel berada di Tel Aviv. Namun, pascapengumuman terkait pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS akan segera memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.
Di sisi lain, Palestina telah menegaskan keinginannya bahwa Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota setelah merdeka kelak. Yerusalem Timur sekarang ini diambil oleh Israel setelah mereka menang dalam Perang 1967. Dunia internasional tak mengakui aneksasi Israel atas Yerusalem.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menegaskan, Pemerintahan Turki memiliki tekad serius untuk membuka kantor kedubes di Yerusalem Timur. Turki pun mendorong agar negara-negara lain turut mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
"Kita harus berhasil dalam hal ini. Begitu kita berhasil, kami akan membuka kantor kedubes di Ibu Kota negara Palestina merdeka, yaitu Yerusalem Timur," kata Cavusoglu seperti dilansir dari The New Arab atau Al-Araby Al-Jadeed, Ahad (17/12).
Selain itu, Perdana Menteri Turki Binali Yildrim mengungkapkan, saat ini konsulat Turki di Yerusalem telah bertindak sebagai kedutaan besarnya di Palestina. “Tidak ada negara selain Turki yang telah membuka misi untuk Palestina di tingkat kedutaan," kata Yildrim.
Negara Palestina diakui PBB dan 80 persen anggota PBB mendukung penuh berdirinya Palestina merdeka. Dari 193 anggota PBB, 136 di antaranya mendukung Negara Palestina. Jumlah negara yang membina hubungan diplomatik dengan Palestina pun kian tahun kian bertambah.
Nah, setelah Lebanon dan Turki yang akan membuka kedubes untuk Palestina di Yerusalem Timur, siapa lagi menyusul? Setelah Lebanon dan Turki membuka kedubes untuk Palestina di Yerusalem Timur, siapa lagi menyusul?.[rol]