www.gelora.co - Politikus Golkar, Aziz Syamsuddin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Setya Novanto (Setnov) yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Penunjukan itu dilakukan melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Setnov.
Namun, penunjukan itu belakangan menuai polemik. Sebab, mayoritas kader Golkar di DPR justru menggalang pernyataan penolakan terhadap Aziz.
Disinggung hal itu, Aziz enggan menanggapinya dan memilih untuk irit bicara. "Sabar ya," singkat Aziz seraya berjalan ke Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).
Aziz percaya, penunjukkannya sebagai Ketua DPR tersebut sudah sesuai aturan. Sebab, surat penunjukan tersebut mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Golkar, Idrus Marham.
"Yang penting tanda tangan Ketum dan Sekjen, serta dewan pembina sah," ungkapnya.
Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa penunjukan Aziz tidak sesuai mekanisme yang diatur di internal partai berlambang pohon beringin ini. Berdasarkan mekanisme partai, penunjukan Ketua DPR harus melalui Rapat Pleno.
Akan tetapi, Aziz menampik hal tersebut. Menurut dia, penunjukan Ketua DPR tidak perlu Rapat Pleno karena sudah melalui persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen Golkar.
"Dalam anggaran dasar (partai) tidak perlu dibahas dalam pleno," jelasnya.
Setidaknya, puluhan kader menggalang tanda tangan menolak Aziz sebagai Ketua DPR. Saat ini sudah 60-an kader Golkar di DPR yang menyatakan penolakan.
Kalangan yang menolak ini berkumpul di Ruang Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin siang.
"Sudah lebih dari setengah. Kami kan 91 orang. Ada yang berhalangan. Saya kira 60-an sudah (tanda tangan)," jelas Politikus senior Golkar, Fadel Muhammad ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Ia menuturkan, ada dua alasan pihaknya dan puluhan kader Golkar lainnya menolak sosok Aziz. Pertama karena sosok Aziz secara pribadi, kemudian menyangkut mekanisme penunjukan yang tidak tepat.
"Jadi kami lebih banyak kepada prosedurnya paling utama. Golkar ini kan partai besar. Kami mau prosesnya diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Jangan serta merta seperti ini, malu," ungkapnya.[krc]