www.gelora.co - Nama kabinet Presiden Joko Widodo "kabinet kerja" sebaiknya diganti saja dengan "kabinet jalan-jalan". Pasalnya, Jokowi dan para menterinya hanya doyan jalan-jalan ketimbang bekerja serius.
Begitu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada redaksi, Selasa (5/12).
Asyik jalan-jalan dan tidak fokus bekerja terbukti dari ekonomi yang melambat bahkan melorot dan daya beli masyarakat yang merosot.
"Di awal pemerintahan Pak Jokowi dipasang target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi yang didapat hanya 5 persen. Ini nomor 6 di Asia Tenggara, padahal sebelumnya sempat tertinggi. Ini memprihatinkan," kata Bambang Haryo.
Jelas dia, ada beberapa faktor mengakibatkan kondisi buruk ini terjadi. Pertama, pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk mengurangi subsidi listrik. Padahal, BBM dan listrik adalah kebutuhan mendasar masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan pedagang kecil, mikro dan UMKM.
Bambang Haryo juga menyayangkan 16 paket yang dibuat tidak bisa mendongkrak perekonomian seperti yang diharapkan.
"Ini karena apa, karena tidak fokus. Jokowi hanya banyak jalan-jalan, banyak ke mall, banyak memanah dan sering tampil di youtube," sindirnya.
Dia pun kurang setuju dengan gaya Jokowi yang sering mengajak para menterinya ikut jalan-jalan, sehingga para menteri juga ikut tidak fokus bekerja.
"Ini membuat kinerja menteri terbengkalai. Satu hari ikut Presiden, bisa 10 sampai 15 sentimeter berkas yang harus diselesaikan sang menteri di hari berikut," ujar Bambang Haryo.
Dia menyarankan, Jokowi dan para pembantunya fokus bekerja menyelesaikan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Coba Pak Jokowi contoh cara kerja Presiden BJ. Habibie. Pak Habibie berhasil menekan Rupiah atas Dolar AS dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.500, dia juga berani menolak tekanan IMF untuk menghapus subsidi BBM dan TDL," sebut Bambang Haryo.
Habibie yang menjabat 1,7 tahun berhasil memperkuat struktur ekonomi di tengah krisis 1998 dan tidak terjerumus ke dalam sistem pasar besar.
[rmol]