GELORA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah akan sangat menentukan posisi Jokowi di Pilpres 2019 nanti. PDI Perjuangan diimbau sebaiknya mewaspadai manuver Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mencermati, setidaknya ada dua partai besar yang tengah mendekati Jokowi melalui ketua umumnya. Kedua parpol ini tidak tergabung dalam pemerintah atau sebelumnya tidak terlalu dekat dengan Jokowi. Yakni, Demokrat dan Golkar.
"Nasdem dan PDIP kan sudah dekat, bahkan Metro TV tidak ditonton Jokowi pasti muji Jokowi," cetus Hendri.
Di sisi lain, sambung Hendri, Jokowi sedang berusaha menunjukkan independensinya dan tidak ketergantungan dengan PDIP. Gerakan independensi Jokowi ini mesti disikapi hati-hati oleh PDIP. Jika PDIP salah langkah, Jokowi bisa saja diusung partai lain di Pilpres 2019 nanti.
"Bukan karena PDIP nggak mau, tapi Jokowi lebih pilih partai lain," terangnya dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/12).
Di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Jokowi dan PDIP memang sejalan mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula pertarungan di Banten namun lagi-lagi menelan kekalahan. Tapi lain halnya untuk Jatim dan Jabar.
Ia melihat beberapa kalangan kurang pas mempersepsikan baik Khofifah Indar Parawansa maupun pesaingnya, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sama-sama orang Jokowi. Justru, menurut dia, sentralnya bukan Gus Ipul melainkan pendamping si petahana, Abdullah Azwar Anas yang notabene kader PDIP.
"Kalau Khofifah yang menang di Jawa Timur, Jokowi bisa kontrol PDIP, karena Khofifah orangnya Jokowi. Kalau Gus Ipul menang, Jokowi nggak langsung koneksinya, ada kapasitor istilah di elektronik," lanjut Hendri.
Tak jauh berbeda dengan Jatim. Hitung-hitungan Hendri, Jokowi-PDIP kemungkinan mengambil pilihan berbeda. "Kita lihat ya Ridwan Kamil di ujung tanduk, tapi PPP saya nggak yakin berani cabut dukungan, nanti bisa macam-macam juga. Bisa saja Jokowi ke Dedi Mulyadi," ucap Hendri.
Kalau di Pilkada Jateng, baik Jokowi maupun PDIP sama-sama menginginkan Ganjar Pranowo.
"Jadi ini sebetulnya pertarungan Jokowi dengan PDIP. Kalau PDIP yang menang, maka PDIP bisa memperlakukan Jokowi seperti 2014. petugas partai. Tapi orangnya Jokowi terus-terusan yang menang, terbalik," tukasnya.[rmol]