www.gelora.co - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluhkan tentang investor China yang kerap membawa serta para pekerjanya ke Indonesia dalam proyek-proyek yang mereka investasikan.
Keluhan disampaikan JK ke Wakil Perdana Menteri China, Liu Yandong, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin kemarin (27/11).
Padahal, jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah membantah kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan, keluhan JK itu sekaligus menandakan bahwa data yang dimiliki oleh Jokowi dan JK tidak sama.
"Keduanya punya data yang beda mungkin. Presiden bilang enggak ada serbuan. Sekarang akhirnya sebuah kebohongan terungkap oleh Pak JK, ternyata banyak sekali tenaga kerja asal China yang berkerja di Indonesia, pada proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan pihak perusahaan China," ujar Arief saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL melalui WhatsApp, Selasa (28/11).
Arief mengaku yakin apa yang sampaikan oleh Wapres JK lebih valid. JK yang berasal dari latar belakang bisnis dan keluarga pengusaha besar tentu berbicara berdasarkan data yang akurat.
"Ya, Jokowi kadang ngomong enggak pakai data yang valid. Beda sama JK. Kalau JK kan pedagang dan pengusaha besar, sedang Pak Joko Widodo kan usahanya lebih ke usaha UKM. Jadi kurang valid kadang kalau masalah data-data," akunya.
Berangkat dari pernyataan JK itu, Arief mengimbau presiden meminta klarifikasi dari wakilnya tersebut. Jika Jokowi tak segera melakukan klarifikasi atas pernyataan JK, berarti benarlah berita yang menyebut proyek infrastruktur besar-besar sama sekali tidak berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya beli masyarakat, serta lapangan kerja.
"Sebab proyek infrastruktur di Indonesia paling banyak dikerjasamakan dengan China, tidak menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Nah, sekarang Joko Widodo enggak bisa 'ngeles' lagi dari kenyataan serbuan tenaga kerja China," ungkap Arief. [ rmol]