logo

30 November 2017

Setelah Kasus E-KTP, KPK Diminta Berani Periksa Proyek Infrastruktur Jokowi

Setelah Kasus E-KTP, KPK Diminta Berani Periksa Proyek Infrastruktur Jokowi


www.gelora.co - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, menilai bahwa penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus KTP Elektronik telah menimbulkan demam persepsi bahwa KPK sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.

“Memang untuk satu hal misalnya menangkap Novanto, kalau ada bukti- bukti, itu sudah benar,” ujar Adhie dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Namun, Adhie menegaskan bahwa KPK harus berani membuka tabir dari kasus mega korupsi KTP Elektronik. Menurutnya, tidak mungkin korupsi yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun ini dilakukan tanpa ada jamaah yang cukup banyak.

“Tapi kalau itu tidak di-follow up dan tidak ditelusuri secara lebih jauh lagi, menurut saya tidak ada artinya karena tidak akan menimbulkan jera di kalangan birokrasi dan orang-orang politik yang melakukan korupsi,” sambung dia.

Bekas Juru Bicara Presiden Gus Dur ini juga melanjutkan penanganan KPK dalam kasus KTP Elektronik yang telah menahan Ketua DPR RI Setya Novanto, juga telah menguntungkan banyak pihak.

Dia menuturkan keuntungan tersebut dikarenakan penahan Novanto secara otomatis akan membuat DPR tidak akan bisa menjalankan fungsi tugasnya.

“Kalo DPR-nya kacau tidak dipercayakan kontrolnya kan, tidak dipercaya sama publik. Siapa yang senang? tentu penjahat-penjahat asing yang selama ini menguras migas kita dan memanipulasi pajak kita,” tandas Adhie.

Lebih lanjut, Adhie juga mengkritik KPK yang cenderung tutup mata terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak asing di tanah air.

“KPK ini tidak mengamankan uang rakyat, tapi cuma mengamankan uang-uang perusahaan asing yang memiliki proyek di Indonesia,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago pun menyoroti berbagai proyek infrastruktur era pemerintah Jokowi-JK. Menurutnya, selepas kasus korupsi e-KTP, KPK harus memeriksa berbagai proyek infrastruktur ini.

“Pembangunan tol, irigasi, pelabuhan, kok didiemin? Ini sangat menyedihkan, jadi kalau mau bongkar ya bongkar sekalian. Jangan hanya bermain dengan opini,” tegasnya.[akt]

Loading...
loading...