logo

30 November 2017

JK: Pengawas Banyak, Kenapa Pejabat Masih Diperiksa KPK?

JK: Pengawas Banyak, Kenapa Pejabat Masih Diperiksa KPK?


www.gelora.co - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam pidatonya, Jusuf Kalla menyinggung tentang lembaga pengawasan birokrasi pemerintah yang jumlahnya terlalu banyak di Indonesia.

"Di Indonesia ini salah satu negara yang pengawasannya sangat banyak. Setiap daerah, birokrasi, gubernur atau bupati diawasi oleh berbagai instansi," ujar Jusuf Kalla, Kamis (30/11).

Menurut Jusuf Kalla, pengawasan di internal pemerintah telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian di pusat sudah ada BPKP dan BPK yang melakukan pemeriksaan. 

Sementara dari segi penindakan hukum, terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Meski sudah banyak lembaga pengawasan, kasus korupsi di pemerintahan masih saja terjadi.

"Jadi kita mempunyai enam jalur pemeriksaan tapi kenapa tiap hari masih kita dengar adanya bupati, wali kota, juga gubernur atau menteri yang diperiksa oleh KPK," kata Jusuf Kalla.

Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum. J

usuf Kalla berharap melalui kerja sama ini nantinya dapat dibentuk suatu sistem koordinasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah.

Jusuf Kalla berpesan, sistem pengawasan di pemerintahan bukan hanya mencari yang salah saja. Namun harus ada perbaikan yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di masa datang.

"Karena itulah saya mengharapkan kerja sama ini dapat lebih memberikan suatu pendidikan sistem pengawasan yang baik," ujar Jusuf Kalla.[rol]

Loading...
loading...