www.gelora.co - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, ada kesalahan yang dilakukan admin akun resmi Setkab di Twitter, @setkabgoid, saat mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Cuitan tersebut diunggah Senin (27/11) lalu yang menyebut “Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya – Presiden @jokowi”.
Selain tweet tersebut juga diunggah foto Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin.
Pada foto dimana caption tertulis “Saya sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal dan intoleran, apapun organisasinya. -Presiden Joko Widodo-“.
“Iya, adminnya yang salah dan tweet sudah di-delete (dihapus),” sebut Pramono seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/11).
Kata-kata yang dikutip pada cuitan tersebut tentu berbeda dengan perkataan Presiden Jokowi saat berpidato pada acara pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11).
Dalam pernyataan sebenarnya Presiden Jokowi mengatakan, ia memerintahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Tetapi oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerintahkan jajaran NU.
“Yang benar arahan Presiden ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran radikal dan intoleran yang ada di negara kita,” jelas Pramono.
Atas kejadian itu Pramono memastikan, jika admin yang salah dalammengutip pernyataan Presiden Jokowi itu telah dicopot dan tak lagi bertanggung jawab mengelola akun @setkabgoid.
“Saya sudah minta adminnya diganti karena kesalahannya sangat mendasar,” ucap Pramono.
Kendati sudah dihapus, kicauan salah kutip itu sudah telanjur beredar dan mendapat tanggapan berbeda dari warganet.
Sampai Selasa (28/11) pagi, ada 477 warganet memberikan komentar, 417 me-retweet, dan 613 menyukai.
Diantaranya komentar yang berasal dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid.
“Semoga bukan begini pernyataan Presiden @Jokowi, semestinya Beliau justru ingatkan semua pihak untuk taat hukum karenanya bila ada yang menyimpang seperti aliran radikal, intoleran, separatis, mafia narkoba dll, laporkan segera ke penegak hukum, Polisi. Jangan pada main hakim sendiri,” tulis Hidayat.[akt]