www.gelora.co - Menuding gerakan Aksi Bela Islam 212 punya tujuan politis untuk menggoyahkan kekuasaan rezim Jokowi, wajar saja.
"Harus diakui bahwa Reuni Akbar 212 merupakan gerakan politik yang lumrah untuk mengoreksi kebobrokan rezim Jokowi dan PDIP," terang Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam keterangannya, Kamis (30/11).
Namun, lanjut Faizal, selama pendekatan aksi dan konsolidasi tersebut dilakukan secara damai dan tertib, tidak bisa dilarang oleh pihak manapun. Umat Islam memiliki hak berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi untuk menghimpun jutaan massa melakukan unjuk rasa.
"Apa yang salah dari tindakan itu?" tegas Faizal yang juga alumnus Aksi 212.
Jokowi dan PDI Perjuangan pun sejauh ini dilihatnya bebas menggalang kekuatan politik untuk melindungi kepentingan kekuasaan mereka.
"Toh umat Islam tidak gubris, silakan saja. Jangan sok demokratis dan toleran tapi faktanya sensitif serta panik menghadapi Aksi Bela Islam," sindirnya.
Justru kata dia mengingatkan, semakin bertindak arogan dan represif jangan salahkan bila Jokowi dan PDIP dicap munafik dan anti Islam. Faizal menambahkan, sebetulnya kalau rezim Jokowi dan PDIP bertindak tidak semena-mena, maka tidak akan ada gerakan Aksi Bela Islam dan juga gelombang kemarahan umat pada mereka. Namun karena kasus penistaan Alqur'an yang dilakukan oleh Ahok telah menyeret Jokowi dan PDIP dalam kemelut politik.
"Suka atau tidak, mereka terposisi sebagai penyokong kejahatan penistaan agama. Stigma negatif tersebut tidak bisa dihindari, akan selamanya dikenang dan menjadi catatan hitam," tegasnya.
Dan, menurut Faizal, gelaran Reuni Akbar 212 setiap tahun momen untuk mengenang dan mengutuk perilaku bobrok tersebut. "Kalau dampaknya merugikan citra Jokowi dan PDIP jelang Pilpres 2019, yaa Alhamdulillah, baguslah!" ucapnya.
[rmol]