www.gelora.co - Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hidup rakyat semakin susah. Dalam hal membeli kebutuhan pokok sehari-hari semakin sulit. Rakyat juga semakin sulit mendapatkan pekerjaan akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Akibatnya kemiskinan semakin bertambah. Di sisi lain, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menganga lebar. Jokowi dan Jusuf Kalla diminta untuk bekeerja keras mensejahterakan rakyatnya.
Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi, pengamat politik dari Univeritas Al Azhar, Jakarta Ujang Komarudin, dan pengamat kebijakan Yusri Usman kepada Harian Terbit, Kamis (12/10/2017).
“Saat ini kesenjangan antara kaya dan miskin makin menganga lebar, kehidupan rakyat maikn susah, dan mereka hanya bisa menonton para pejabat negara yang semakin tambah kaya. Saat ini saja, jangankan untuk beli satu baju, untuk makan satu kali, satu hari belum tentu ada," kata Uchok.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut saat ini kesejahteraan masyarakat semakin rendah. "Saat reses saya bertanya kepada masyarakat yang saya datangi saya tanya apakah kehidupan makin mudah atau makin susah, semua mengatakan makin susah. Tidak ada seorang pun mengatakan hidup era Jokowi makin mudah, semua mengatakan makin susah," kata Fadli, Juli 2017 lalu.
Semakin Berat
Semekain beratnya kehidupan rakyat juga terlihat dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Survei yang digelar pada 17-24 September 2017 disebutkan, dalam hal membeli kebutuhan pokok, sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.
Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang. Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.
Kemudian, sebanyak 42 persen responden juga menilai orang miskin di Indonesia semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab makin berkurang.
"Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Di sisi lain, sejumlah sektor mendapatkan penilaian cukup baik dari masyarakat. Misalnya, dalam masalah kebutuhan berobat, sebanyak 41 persen responden merasakan makin ringan. Lalu sebanyak 38 persen responden juga merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Hanya 29 persen yang menyatakan makin berat.
Secara total, masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi-JK masih mencapai 68,3 persen. “Pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama dalam sektor ekonomi. Masalah paling mendesak yang berkaitan dengan kepentingan warga umumnya, di manapun, terkait dengan masalah ekonomi," kata Burhanuddin.
PHK Meluas
Pengamat kebijakan Yusri Usman mengatakan, sulit dibantah bahwa Pemerintahan Jokowi - JK bisa memenuhi harapan sebagian besar rakyat Indonesia untuk bisa menikmati kesejahteraannya. Karena saat ini banyaknya orang kehilangan pendapatan akibat PHK yang merebak luas. Akibat banyaknya orang yang terkena PHK daya beli rakyat melemah.
Hal ini semakin diperparah dengan naiknya harga-harga kebutuhan dasar hidup, seperti sembako, tarif dasar listrik, kewajiban bayar pajak bagi buruh dan karyawan menengah kebawah. "Keadaan ini juga diperparah dengan sering munculnya kegaduhan sesama pejabat di ruang publik," ujarnya seraya menambahkan, hal ini membuat rakyat hilang harapannya kepada Pemerintahan Jokowi - JK.
Terpisah, pengamat politik dari Univeritas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan, banyaknya rakyat miskin yang susah di era Jokowi maka menjadi berita buruk. Sebagai antisipasi maka pemerintah harus membuka lapangan kerja baru atau menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi desa dengan menggunakan dana desa.
"Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berbahaya bagi pemerintah," ujarnya.
Ujang menilai, pemerintah telah gagal menjaga kondisi ekonomi. Ironisnya kondisi ini hari demi hari makin parah. Sehingga ujungnya tidak mustahil akan menggoyang kursi Presiden Jokowi. Karena ekonomi itu sangat penting. Jika ekonomi goyang negara pun bisa goyang. Karena jkka kondisi ini tidak bisa diantisipasi, maka rakyat akan kecewa dan tidak akan percaya lagi ke pemerintah.
"Bahkan rakyat akan membandingkan dengan pemerintahan sebelum-sebelumnnya bahwa pemerintah Orba lebih enak. Ini kan berbahaya karena akan mendegradasi pemerintahan yang sekarang," paparnya. [htc]