GELORA.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien.
Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.
Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.
JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.
"Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" ujar JK, seperti dilansir Vivanews, 11 Januari 2019.
Mantan Kasum TNI Mayjen (purn) Johanes Suryo Prabowo menanggapi soal biaya pembangunan LRT yang mencapai Rp 500 Miliar per kilometer. Ia menilai, bahwa omongan Prabowo beberapa waktu lalu tentang dugaan mark up proyek LRT menjadi terbukti.
"Tuh kan .....
Prabowo dibully karena :
anggaran “bocor-bocor-bocor”
kembali dibully karena :
“pembangunan LRT di mark-up”
sekarang TERBUKTI bahwa seluruh penilaiannya Prabowo BENAR,
dan kita juga telah melihat bukti bahwa (hampir) seluruh janji dan pernyataan pak Jokowi tidak bisa diwujudkan, alias bohong.
jelas kan bedanya ?
mosok masih mau diperdebatkan lagi.", tulisnya di akun instagram suryoprabowo2011.
Dikutip dari detikcom (22/06/2018), Prabowo Subianto menuding ada markup dalam penganggaran pembangunan light rail transit (LRT) di Indonesia. Dia pun ditantang untuk segera menunjukkan data-data yang mendukung pernyataannya itu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan statemen Prabowo mengenai biaya pembangunan LRT di-markup merupakan statemen tanpa data.
"Itu enggak benar. Sebaiknya sebagai orang yang pandai harus meneliti dulu masukan dari timnya, karena angka dugaan itu bukan angka yang benar," ujar Budi.
Tudingan Prabowo ini pun jadi isu panas yang terus bergulir. Partai-partai lain bersuara menantangnya untuk menunjukkan bukti-buki agar ucapannya tak jadi fitnah.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily misalnya, dia meminta Prabowo tak asal bicara. "Pak Prabowo jangan hanya menuding. Jangan bisanya melempar masalah, lalu membuat keributan," kata Ace kepada detikcom, Jumat (22/6/2018).
Ace meminta Prabowo membeberkan data dan bukti hukum yang dimilikinya. Ia juga mempersilakan Prabowo melapor ke KPK atau Polri jika memang tuduhannya valid. [red]