Minta Refly Harun Ikuti Jejak Yudi Latif untuk Mundur, Faizal Assegaf: Kalian Bermental Super Licik

Minta Refly Harun Ikuti Jejak Yudi Latif untuk Mundur, Faizal Assegaf: Kalian Bermental Super Licik

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Ketua Progres 98 Faizal Assegaf turut angkat bicara mengenai pengunduruan diri yang dilakukan oleh Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @faizalassegaf yang diunggah pada Jumat (8/6/2018).

Faizal Assegaf mengatakan jika selama menjabat, Yudi Latif gagal melakukan teroboson konkret terkait lembaga yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, Faizal Assegaf mengatakan jika keputusan Yudi Latif adalah hal yang tepat.

Tak hanya itu, Faizal Assegaf juga menuduh jika selama ini yang ditarget oleh Yudi Latif adalah uang.

Atas mundurnya Yudi Latif, Faizal Assegaf juga meminta Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun untuk mengikuti jejak Yudi Latif.

Yakni mundur dari jabatannya sebagai komisaris utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Hal tersebut ia ungkapkan lantaran Refly Harun mengatakan jika tindakan yang dilakukan oleh Yudi Latif sangat moralis.

@ReflyHZ: Yudi Latief mundur? Sy tak kaget.

Seorang moralis sprt dia tak akan betah berlama-lama di suatu lembaga semacam BPIP, yg bagi sy sendiri memang tak dibutuhkan. 
Pancasila hrs hidup dr masy scr bottom up, tdk top down dr negara. Negara cukup memberi contoh baik. Salut Yudi.


Sementara itu, berikut sejumlah postingan yang dicuitkan oleh Faizal Assegaf.

@faizalassegaf: Sdh tepat Yudi Latif mundur dari UKP-PIP/BPIP, sbb lembaga strategis tsb idealnya diisi figur yg tdk bermental baper.

Terlebih Yudi sejauh ini gagal melakukn terobosan konkret & muktahir utk menyakinkn rakyat ttg esensi lembaga yg dipimpinnya. Yg ditarget cuma soal fulus.

*FA*

@faizalassegaf: Asal tau aja, sejak Yudi Latif diberi jabatan UKP-PIP/BPIP, peran yg menonjol dilakukan hanyalah aneka proyek seminar.

Bahkan tiba2 muncul sodoran proposal senilai 2 triliun utk kebutuhan lembaga tsb, isu tdk sedap itu mempertegas Yudi sbg pemburu jabatan demi isi kantong.

*FA*

@faizalassegaf: Yudi Latif diklaim sbg sosok yg Pancasilias, hahaha, wong dia terkenal baperan & tukang ngambek.

Jualan kemasan intelektual ala YL awal laris manis sbb berhasil menyakinkn Istana utk memberinya lapak.

Tp giliran aliran dana mengalir lambat, langsung watak aslinya keluar.

*FA*

@faizalassegaf: Biar tdk dituding munafik, sebaiknya jg bung Refly Harun @ReflyHZ mundur dr jabatan Komisaris.

Mengikuti jejak Yudi Latif, agar konsisten punya moral & Pancasilais.

Monggo berlapas diri sebagai benalu kekuasaan, buktikan tampil jd pribadi yg mandiri & kritis tanpa jabatan.

*FA*

@faizalassegaf: Bung @ReflyHZ, setiap tarikan nafas hidupmu bergantung pd upah negara & semua itu anda raih atas imbalan politik pak @jokowi.

Sangat tdk etis bila anda mengklaim mundurnya Yudi Latif sbb yg brsangkutan sangat moralis.

Wong kalian terbukti bermental intelektual superlicik!

*FA*


Diberitakan sebelumnya, Yudi Latif mendadak mundur dari jabatannya.

Pengumuman tersebut ia tulis melalui akun Facebook pribadinya di Yudi Latif Dua, Jumat (8/6/2018) sebagai berikut:

“TERIMA KASIH, MOHON PAMIT

Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)–yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.

Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.

Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.

Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme.

Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.

Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.

Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.

Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.

Saya mohon pamit. “Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali” (Alexander Pope, An Essay on Man).

Salam takzim,
Yudi Latif”


[tn]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA