www.gelora.co - Pemerintahan baru Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad menolak keras keberadaan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Yerusalem, yang baru dibuka pada 14 Mei kemarin. Pemerintah Malaysia secara tegas menentang keputusan AS memindahkan Kedubes ke Yerusalem.
Seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (15/5/2018), pernyataan ini menjadi pernyataan pertama dari Kementerian Luar Negeri Malaysia di bawah pemerintahan PM Mahathir. Pejabat yang memegang posisi Menteri Luar Negeri belum diumumkan oleh PM Mahathir.
Posisi ini sama dengan posisi pemerintahan Malaysia sebelumnya yang dipimpin Najib Razak.
"Malaysia dengan teguh berkeyakinan bahwa langkah itu akan merusak dan membahayakan upaya-upaya mencari solusi abadi dan menyeluruh bagi konflik Palestina-Israel," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
"Itu akan memicu reaksi mengerikan tidak hanya bagi keamanan dan stabilitas kawasan, tapi juga akan mengobarkan sentimen dan menghambat setiap perundingan perdamaian," imbuh pernyataan itu.
Kementerian Luar Negeri Malaysia juga 'menegaskan posisi teguh soal solusi dua negara ... didasarkan pada perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya solusi yang yang dicapai untuk konflik Palestina-Israel'.
Selama ini Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Saat Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem, tahun lalu, unjuk rasa digelar berbagai partai politik besar di Malaysia. Koalisi Barisan Nasional yang berkuasa dan dipimpin Najib Razak bergabung dengan partai Islam, Parti Islam se-Malaysia, dalam aksi memprotes AS. Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir yang saat itu masih oposisi, menggelar unjuk rasa sendiri.
[detik]