 |
| ilustrasi |
www.gelora.co - Dugaan adanya oknum pegawai di tubuh BUMN yang ikut mendanai aksi teroris membuat geger publik.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain Adinegara juga mengungkapkan ada oknum pegawai PT PLN (Persero) ikut mendanai gerakan terorisme.
Bahkan, di media sosial perbincangan netizen mengarah ke sebuah perusahaan telekomunikasi plat merah yang diduga ikut membiayai kegiatan pro radikal dengan mengundang para penceramah dalam kegiatan kerohanian di internal perusahaan plat merah tersebut.
Indonesia Audit Watch (ICW) menilai dengan tudingan yang mengarah ke BUMN menunjukkan bahwa tata kelola badan usaha negara itu dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
"Masak BUMN dijadikan sumber untuk membiayai teroris oleh oknum pegawai dan bahkan jajaran di atasnya," kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar, kepada wartawan, Kamis (18/5).
Dia menekankan, di saat kondisi keuangan PLN morat marit pasca diungkapkannya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa laporan keuangan PLN mengalami kerugian, kini ditimpali terungkapnya pegawai mereka mendanai tindak pidana terorisme.
"Karenanya IAW menyarankan sudah waktunya kementerian BUMN, aparat hukum, instansi yang menangani ideologi negara seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus mengambil langkah untuk mengkaji PLN secara keseluruhan," tutur Junisab.
Menurutnya, bukan tidak mungkin BUMN ini sudah disusupi oleh banyak pegawai yang kerap mendanai tindakan teror lainnya. Ini terlihat dari hasil penyidikan Polda Sumsel terhadap terduga teroris.
"Jadi, hal itu tidak boleh dengan begitu saja diabaikan oleh Kementerian BUMN dan BPIP," kata Junisab.
Dengan kejadian ini, seharusnya, diaudit secara khusus antara korelasi ideologi pegawai BUMN dengan capaian kinerjanya. Jangan kinerjanya menyimpang dan malah uang negara yang disimpangkan itu digunakan untuk membiayai teroris.
"Jika fakta hukum yang dimiliki Polda Sumsel itu benar, bagi kami itu ibarat kerucut piramida. Itu sangat disayangkan, PLN sebagai perusahaan milik negara kok malah dijadikan sumber biaya untuk meruntuhkan ideologi negara ini dengan terlebih dahulu menimbulkan korban jiwa di mana-mana," papar Junisab.
Mantan anggota DPR itu berharap jangan sampai lahir sentimen masyarakat bahwa PLN adalah gudang pembiayaan teroris. Segeralah Pemerintah berbenah.
"Sudah cukup korban berjatuhan. Jangan sampai bertambah lagi," tandas Junisab.[rmol]